Terkait Penghentian Reklamasi Pelabuhan Benoa, Rai Mantra Sebut Belum Pernah Beri Rekomendasi

Minggu (25/8/2019) lalu Gubernur Bali, Wayan Koster menghentikan reklamasi di Pelabuhan Benoa yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia

Terkait Penghentian Reklamasi Pelabuhan Benoa, Rai Mantra Sebut Belum Pernah Beri Rekomendasi
Tribun Bali/Putu Supartika
Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Pada Minggu (25/8/2019) lalu Gubernur Bali, Wayan Koster menghentikan reklamasi di Pelabuhan Benoa yang dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Terkait penghentian tersebut, Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra yang mewilayahi wilayah Denpasar mengaku mendukung kebijakan Koster.

Hal itu dikatakan Rai Mantra usai menghadiri pembukaan Gerakan 1000 Startup di Gor Lila Bhuana, Denpasar, Sabtu (7/9/2019).

"Saya belum banyak mengetahui hal itu. Itu kebijakan baik saya rasa untuk lingkungan atau apa, ya mungkin itu dilihat dari segi peraturan," katanya.

Rai Mantra menambahkan dari dulu pihaknya dengan DPRD Denpasar belum memberikan rekomendasi terkait hal itu.

Ia juga mengatakan hal itu belum ada dalam tata ruang Denpasar.

3 Pemuda Tewas Di Dasar Bendungan Wates Yang Dikenal Angker, Ayam Putih & Sesajen Dilempar Ke Sungai

Pemulihan Patah Tulang pada Anak lebih Cepat Dibandingkan Orang Dewasa, Mengapa?

"Ya memang dari dulu dengan DPRD Denpasar belum memberikan satu rekomendasi dan belum ada dalam tata ruang kita. Sangat baik," katanya.

Ia juga menambahkan, terkait wilayah perairan kajiannya bukan berada di tingkat kota melainkan di pemerintah provinsi dan nasional.

"Kalau masalah laut bukan kajian kita, itu kalau di undang-undang ada di kajian nasional dan provinsi. Sehingga amdal itu harus ditata dari sana," katanya. 

Sebelumnya Majelis Utama Desa Adat (MUDA), Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali juga sepakat untuk menghentikan reklamasi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di kawasan Pelabuhan Benoa.

Tak Hanya Manusia, ISIS Kini Gunakan Sapi Yang Diikat Dengan Peledak untuk Lancarkan Serangan Bom

Cerita Nyoman Naja yang Selamat di Pantai Yeh Gangga, Bersyukur Life Jacket Tiba-tiba Muncul

Kesepakatan ketiga lembaga ini untuk menghentikan reklamasi di Tanjung Benoa ini disampaikan dalam konferensi pres dengan awak media di Sekretariat MUDA, Kantor Dinas Kebudayaan Bali Lantai II, pada Senin (26/8/2019) siang.

“Saya mewakili FKUB, ada enam agama yang saya wakili di Bali dan sebagai Bendesa Agung dan atas nama masyarakat desa adat Provinsi Bali, kami sangat mendukung surat yang dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster untuk menghentikan reklamasi,” kata Bendesa Agung MUDA yang juga ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet.

Selain mendukung, pihaknya juga mengaku senang dan akan mengawal keputusan tersebut.

Menurutnya, sejak awal pelaksanaan reklamasi tahun 2012 lalu, telah banyak terjadi polemik di masyarakat.

Menurutnya memang reklamasi yang dilaksanakan Pelindo di Tanjung Benoa ini memang banyak menuai masalah baik dari segi perijinan maupun dampak lingkungan.

“Sebanyak 85 hektar yang direklamasi sudah mematikan mangrove, biota laut, dan secara teknis setelah kami cermati laporan-laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, secara teknis juga sangat bermasalah,” katanya.

Oleh karenanya pihaknya meminta Pelindo dan jajarannya segera menghentikan dan memulihkan kembali suasana di lokasi reklamasi.

Terapkan Gerakan Batik, Badung Telah Kurangi 921 Ton Plastik Per Tahun

UPDATE Rencana Bandara Bali Utara, Jalur ke Bandara akan Diusulkan dari Arah Bangli

“Kami semua mendukung keputusan gubernur, bahwa di sana tidak boleh dijadikan wilayah komersial dan kami minta dijadikan kawasan hijau,” imbuhnya.

Sukahet mengatakan langkah yang dilakukan Koster sangat tepat dan bijaksana karena kebijakan tersebut berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan kajian dari berbagai disiplin ilmu yang dihimpun.

Langkah ini dianggapnya sebagai upaya untuk mengembalikan ketenteraman supaya pembangunan di Bali sungguh-sungguh didasarkan semangat dan jiwa Tri Hita Karana.

“Agar visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali tercapai memang harus dilaksanakan konsekuen dan bertanggung jawab serta ketegasan dari gubernur,” katanya.

Pihaknya bersama PHDI, FKUB, maupun MUDA sudah satu kata dan satu bahasa dengan gubernur dalam penghentian reklamasi ini. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved