Simon Susilo Didakwa Suap Mantan Bupati Lampung Tengah Rp 7,5 Miliar

Simon Susilo didakwa menyuap mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa sebesar Rp 7,5 miliar

Simon Susilo Didakwa Suap Mantan Bupati Lampung Tengah Rp 7,5 Miliar
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap terhadap anggota DPRD Lampung Tengah yang juga Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam. Majelis Hakim memvonis Mustafa dengan hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara karena terbukti bersalah memberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Simon Susilo didakwa menyuap mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa sebesar Rp 7,5 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Senin (9/9/2019).

Simon Susilo sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

JPU pada KPK, Ali Fikri, mengatakan pemberian uang suap diberikan Simon kepada Mustafa melalui Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.

"(Pemberian suap,-red) dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Ali Fikri, saat membacakan surat dakwaan.

Dia menjelaskan, Simon Susilo, selaku Pemilik PT Purna Arena Yudha, memberikan suap supaya Mustafa melalui Taufik memberikan proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Lampung Tengah.

Padahal, kata dia, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Mustafa, selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5vayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca: SBY Singgung soal Demokrasi: Tak Harus Diselesaikan Sistem One Person One Vote

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan kembali Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka.

Halaman
12
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved