Kas PHDI Badung Kosong, Pengurus Ngadu Tak Pernah Dapat Dana Oprasional pada DPRD

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung berharap bisa memperoleh dana operasional dari pemerintah kabupaten Badung.

Kas PHDI Badung Kosong, Pengurus Ngadu Tak Pernah Dapat Dana Oprasional pada DPRD
Tribun Bali/Agus Aryanta
Pengurus PHDI Badung saat menemui Ketua DPRD Badung, Senin (9/9/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Badung berharap bisa memperoleh dana operasional dari pemerintah kabupaten Badung.

Pasalnya hingga kini, PHDI belum pernah mendapat dana operasional dari kabupaten Badung. Bahkan saat ini kas juga kosong.

Hal itu dikatakan ketua PHDI Badung Gede Rudia Adhiputra saat menemui Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, Senin (9/9/2019).

Gede Rudia Adhiputra tidak datang sendiri, ia bersama Wakil Ketua Gusti Ngurah Wiadnyana, Bendahara IA Eka Dewi Wijaya dan sejumlah pengurus lainnya. 

Rudia menegaskan, posisi PHDI sangat strategis. Tugasnya mengangkat kualitas umat sesuai sradha bakti.

Selain itu, PHDI sangat berperan dalam kerukunan antarumat beragama. Hanya saja kini PHDI Badung tidak bisa menjalankan program-programnya lantaran tidak memiliki dana. 

“Kami memang meminta bantuan kepada ketua DPRD Badung, untuk membantu PHDI Dalam melaksanakan tugas-tugas berupa bantuan dana,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini banyak kegiatan dan program yang digelar PHDI. Di antaranya sebagai pelayan umat tetap dilaksanakan dengan tanggung jawab. Namun pihaknya menyadari kelemahannya kembali pada masalah dana.

“Iya kami tak memiliki dana. Kas pun kosong,” tegasnya.

Dia mengaku, untuk kepentingan alat tulis kantor (ATK), pihaknya harus nebeng di instansi terkait. Bahkan pihaknya mengaku, belum pernah mendapatkan dana operasional.

Halaman
12
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved