Menteri Susi Ancam Cabut Izin Reklamasi Bila Rusak Terumbu Karang Dan Mangrove

Dengan adanya aturan baru itu, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi di 6 wilayah.

Menteri Susi Ancam Cabut Izin Reklamasi Bila Rusak Terumbu Karang Dan Mangrove
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan mengenai Izin Lokasi Reklamasi Teluk Benoa di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/12/2018). Susi menyatakan bahwa Izin Lokasi itu berbeda dengan Izin Reklamasi. Siapapun yang mengajukan Izin Lokasi tidak serta merta bisa langsung mengantongi Izin Reklamasi. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan bisa mencabut izin reklamasi yang diberikan bila dalam pelaksanaan reklamasi menimbulkan kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang.

Hal ini menyusul terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Izin Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

"Patut diperhatikan oleh para pemohon bahwa kami tidak akan mentolerir kerusakan mangrove," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Ruang Laut KKP Brahmantya, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Juga kerusakan lingkungan, juga coral karena terdampak saat reklamasi dilakukan," sambung dia.

Dengan adanya aturan baru itu, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi di 6 wilayah.

Wilayah itu yakni kawasan strategis nasional tertentu, kawasan strategis nasional lintas provinsi, kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola kementerian, objek vital nasional, proyek stategis nasional dan kawasan konservasi perairan nasional.

Selain itu reklamasi yang lebih 100 hektar juga perlu izin pelaksanaan reklamasi atas rekomendasi menteri.

Pemohon reklamasi juga wajib izin lingkungan dan memiliki rencana induk reklamasi termasuk terkait dengan keberlangsungan lingkungan di sekitar reklamasi.

Bila dalam berjalannya reklamasi tidak sesuai rencana induk, maka pemerintah memiliki aturan sanksi.

Berdasarkan Permen KP 25 Tahun 2019, sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan izin pelaksanaan reklamasi. Aturan ini sudah berlaku mulai 17 Juli 2019 lalu.

Oleh karena itu pemerintah sudah bisa mencabut izin reklamasi bila reklamasi terbukti merusak lingkungan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Susi Ancam akan Cabut Izin Reklamasi yang Rusak Mangrove dan Terumbu Karang "

Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved