ForBali Sampaikan Surat Terbuka, Desak BMKG Terbitkan Larangan Bangun Megaproyek di Bali Selatan

Saat itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa jika di suatu lokasi rawan gempa atau banjir maka terlarang untuk membangun bandara, bendungan dan perumah

ForBali Sampaikan Surat Terbuka, Desak BMKG Terbitkan Larangan Bangun Megaproyek di Bali Selatan
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Koordinator Divisi Politik ForBali Suriadi Darmoko didampingi Direktur Eksekutif Walhi Bali menunjukkan salinan surat yang telah dikirimkan pihaknya ke BMKG. Surat tersebut dikirim guna mendesak BMKG untuk merbitkan arangan membangun megaproyek di Bali selatan 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) mengirimkan surat terbuka kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kamis (12/9/2019).

Surat dengan nomor 05/ForBali/IX/2019 itu berisikan sebuah desakan agar BMKG menerbitkan larangan membangun megaproyek di kawasan rawan bencana Bali Selatan.

Desakan itu ForBali sampaikan, atas dasar munculnya pernyataan Presiden RI Joko Widodo saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Saat itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa jika di suatu lokasi rawan gempa atau banjir maka terlarang untuk membangun bandara, bendungan dan perumahan.

Tak hanya di dalam Rakornas, Presiden Jokowi juga menyampaikan hal tersebut melalui akun Twitter-nya pada 23 Juli 2019.

Tewas di Jalan, Anak Penjual Nasi di Ubud Batal Wisuda, Pagi Masih Bareng, Kenapa Anak Saya Begini

Respons Pencoretan Paket Wisata Devil Tears, Pemkab Klungkung Segera Pasang Pagar Pengaman

"Surat yang kami kirimkan kepada BMKG ini pada intinya adalah meminta BMKG segera menindaklanjuti perintah presiden yang disampaikan pada saat pembukaan Rakornas pada 23 Juli tahun 2019," kata Suriadi Darmoko, Koordinator Divisi Politik ForBali dalam konferensi pers di Sekretariat Walhi Bali, Kamis (12/9/2019) sore.

Bagi ForBali, pernyataan Presiden Jokowi itu merupakan pernyataan serius yang dilakukan dan harus segera ditindaklanjuti oleh lembaga terkait, termasuk BMKG.

"Karena pada saat itu disampaikan pada Rakornas BMKG," kata Moko yang juga juga didampingi oleh Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali I Made Juli Untung Pratama alias Topan.

Moko yang juga Dewan Daerah Walhi Bali ini menilai, pernyataan Presiden Jokowi itu sangatlah penting terlebih disampaikan di tengah kondisi Indonesia, termasuk Bali Selatan khususnya, yang berada dalam kawasan daerah rawan bencana, baik itu gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved