Breaking News:

Liputan Khusus

Gempuran Reklamasi Ancam Bali Selatan, Walhi: Ada Rencana Penambangan Pasir 2.000 Hektare

Kawasan pesisir Bali Selatan tetap tak henti menjadi incaran para investor untuk dikembangkan, bahkan dengan cara menguruk perairan atau reklamasi

Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
DUMPING - Tampak dumping area proyek pengerjaan perluasan Pelabuhan Benoa Pelindo III di sekitar kawasan pintu masuk tol Bali Mandara, Pesanggaran, Denpasar, Rabu (11/9/2019). Urukan pada dumping area itu disebut menjadi penyebab tergganggunya habitat mangrove di sekitar kawasan Tahura. Gempuran Reklamasi Ancam Bali Selatan, Walhi: Ada Rencana Penambangan Pasir 2.000 Hektare 

Meskipun saat ini DPRD Provinsi Bali telah mengesahkan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang/Wilayah) yang di dalamnya menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi, namun Teluk Benoa ternyata masih memungkinkan untuk direklamasi.

Ini karena payung hukum di atasnya masih berlaku, yakni Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wilayah Sarbagita.

Dalam salah-satu pasalnya, Perpres itu menyebutkan bahwa Teluk Benoa bisa direklamasi seluas 700 hektare.

“Rencana reklamasi Teluk Benoa tentu masih berlanjut, karena per 29 November 2018 Menteri Kelautan Susi Pujiastuti kembali menerbitkan izin lokasi yang baru untuk rencana itu,” kata Topan.

Tergantung Perpres

Ia menjelaskan, meskipun Teluk Benoa sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, tapi untuk tahu pengaturan kawasan Teluk Benoa sendiri harus dilihat dulu UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

UU itu, ucap dia, mengatur bahwa hukum tata ruang bersifat komplementer, artinya selaras dan tidak boleh ada tumpang tindih dalam UU tersebut.

“Kita melihat kawasan Teluk Benoa telah menjadi Kawasan Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres 45 tahun 2011, sebagaimana diubah dalam Perpres 51 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wilayah Sarbagita.

Artinya, Perpres 51 tahun 2014 telah mengatur Teluk Benoa sebagai kawasan penyangga, kawasan budidaya dan dapat direklamasi seluas 700 hektar.

Dia menjelaskan, dalam Perpres 51 tahun 2014 (pasal 1 ayat 2) disebutkan bahwa sepanjang rencana terinci tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota di kawasan perkotaan Sarbagita belum ditetapkan dan/atau disesuaikan, rencana tata ruang perkotaan Sarbagita menggunakan Perpres sebagai acuan pemberian izin.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved