Breaking News:

Liputan Khusus

Gempuran Reklamasi Ancam Bali Selatan, Walhi: Ada Rencana Penambangan Pasir 2.000 Hektare

Kawasan pesisir Bali Selatan tetap tak henti menjadi incaran para investor untuk dikembangkan, bahkan dengan cara menguruk perairan atau reklamasi

Tribun Bali/I Wayan Erwin Widyaswara
DUMPING - Tampak dumping area proyek pengerjaan perluasan Pelabuhan Benoa Pelindo III di sekitar kawasan pintu masuk tol Bali Mandara, Pesanggaran, Denpasar, Rabu (11/9/2019). Urukan pada dumping area itu disebut menjadi penyebab tergganggunya habitat mangrove di sekitar kawasan Tahura. Gempuran Reklamasi Ancam Bali Selatan, Walhi: Ada Rencana Penambangan Pasir 2.000 Hektare 

“Artinya, sekalipun Perda RTRW Provinsi Bali telah menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, itu tidak menjamin Teluk Benoa aman dari reklamasi. Sebab, proses perizinan terkait dengan rencana reklamasi Teluk Benoa menggunakan Perpres 51 tahun 2014,” jelas pria asal Denpasar itu.

Selain rencana reklamasi Teluk Benoa, Bali Selatan saat ini juga sedang disorot lantaran ada proyek pengembangan Pelabuhan Benoa milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Sejak 2018 silam, Pelindo III Cabang Benoa telah menguruk kawasan timur Teluk Benoa yang nantinya bakal difungsikan untuk menambah luas areal kerja dan pengembangan Pelindo III Benoa, serta untuk membangun zona bisnis dan perdagangan di sekitarnya.

Secara umum, berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa yang telah disahkan sebelumnya, ada tiga tahap proyek  yang dilaksanakan oleh Pelindo III sampai tahun 2036 mendatang.

Dari tiga tahap tersebut, semuanya adalah perluasan dengan cara menguruk laut Benoa untuk dijadikan daratan.

Meskipun pengerjaan proyek ini sempat diminta dihentikan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster akhir bulan lalu, proyek tersebut tetap akan dilanjutkan.

Menurut data UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, 17 hektare lahan mangrove di kawasannya rusak akibat aktivitas reklamasi yang dilakukan Pelindo III untuk pengembangan Pelabuhan Benoa.

Pemerintah melalui Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman RI, Ridwan Djamaluddin telah meminta maaf atas kerusakan mangrove.

Walhi Bali menilai, langkah Gubernur Koster untuk menghentikan proses pengerjaan pengembangan Pelabuhan Benoa itu sudah terlambat.

Kendati demikian, Walhi mengapresiasai niat Koster untuk menyetop proyek tersebut meskipun hanya sementara.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved