Reklamasi Pelindo Sebabkan 17 Hektare Mangrove Mati, ForBali Desak Koster Bawa ke Ranah Hukum

Kenapa kita cuman maaf-maafan saja kalau ada 17 hektare mangrove rusak. Harusnya Pemerintah Provinsi Bali berani mengambil langkah hukum

Reklamasi Pelindo Sebabkan 17 Hektare Mangrove Mati, ForBali Desak Koster Bawa ke Ranah Hukum
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Koordinator Divisi Politik ForBali Suriadi Darmoko didampingi Direktur Eksekutif Walhi Bali menunjukkan salinan surat yang telah dikirimkan pihaknya ke BMKG. Surat tersebut dikirim guna mendesak BMKG untuk merbitkan arangan membangun megaproyek di Bali selatan 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III nampaknya telah menyebabkan kerusakan alam, yaitu matinya kawasan hutan bakau (mangrove) di sekitar daerah tersebut.

Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan, bahwa reklamasi tersebut setidaknya menyebabkan mangrove mati seluas 17 hektare.

Alasan ini pula yang sempat membuat Gubernur Koster menghentikan sementara megaproyek yang dilakukan oleh pihak PT Pelindo III itu.

Rusaknya kawasan hutan mangrove ini nampaknya juga mendapatkan perhatian dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali).

For Bali mendesak agar Gubernur Koster membawa persoalan matinya mangrove ini ke ranah hukum.

Rekam Jejak Irjen Firli, Mulai Soal Pelanggaran Etik Berat hingga Terpilih sebagai Ketua KPK

Nomor Tolak Peluru Pecah Rekor di Porprov Bali Tahun Ini

"Kenapa kita cuman maaf-maafan saja kalau ada 17 hektare mangrove rusak. Harusnya Pemerintah Provinsi Bali berani mengambil langkah hukum terhadap 17 hektare mangrove yang rusak," kata Koordinator Divisi Politik ForBali Suriadi Darmoko.

Hal itu Moko katakan saat melakukan konferensi pers di Sekretariat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali, Denpasar, Kamis (12/9/2019) yang didampingi Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama alias Topan.

Moko yang juga sebagai Dewan Daerah Walhi Bali ini mengatakan, keberadaan mangrove yang rusak itu ada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.

Tahura Ngurah Rai sendiri kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, khususnya Dinas Kehutanan yakni pada UPTD Tahura Ngurah Rai.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved