Antasari Azhar Minta KPK Jangan Cengeng, Begini Sebabnya 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan mundurnya pimpinan KPK di saat KPK digempur masalah revisi UU

Antasari Azhar Minta KPK Jangan Cengeng, Begini Sebabnya 
Warta Kota/henry lopulalan
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar (tengah) usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/1/2017). Warta Kota/henry lopulalan 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyesalkan mundurnya pimpinan KPK di saat KPK digempur masalah revisi UU hingga kontroversi terpilihnya Kapolda Sumsel, Irjen Pol Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.

Antasari meminta pimpinan KPK jangan cengeng. 

"Itu tindakan tidak tepat, saya sebagai mantan Ketua KPK (2007-2009) sangat menyesalkan sikap seperti itu," kata Antasari Azhar seusai acara Deklarasi Nasional Garda Aksi Indonesia di rumah dinas Wali Kota Solo, Lodji Gandrung, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Sabtu (14/9).

Dikatakannya, seharusnya dalam kondisi saat ini pimpinan harus bisa menjaga lembaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam KPK, bukan justru menyerahkan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Ini tindakan tidak dewasa seperti anak kecil, harusnya mereka (pimpinan KPK) bertahan dan bisa menjaga lembaga dan SDM, dan tetap berantas korupsi, jangan sampai seperti ini mundur. Ini tindakan cengeng," tegas Antasari.

Antasari menyatakan, seharusnya para pimpinan KPK bertahan di lembaga antirasuah tersebut sampai masa tugas mereka berakhir bulan Desember 2019.

"Kalau mundur terus gimana masih ada bulan September, Oktober, November, Desember? Itu mau bagaimana siapa yang mengurus?" kata Antasari.

Menurut Ketua KPK pada masa pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, sebagai pemberantas korupsi, pasti mendapatkan serangan demi serangan dari berbagai pihak. 

Dia mengharapkan pimpinan KPK saat ini menyelesaikan tugas yang diamanahkan dengan baik.

Ketua DPP bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menilai, pro dan kontra terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK adalah hal biasa.

Halaman
1234
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved