Reklamasi Pesisir Pantai Kerap Menuai Kontroversi, KKP : Harus Dilakukan Prediksi Yang Akurat

Beberapa kebijakan pemerintah terkait reklamasi yang akhirnya menuai kontroversi misalnya reklamasi Teluk Benoa, serta reklamasi Teluk Jakarta.

Reklamasi Pesisir Pantai Kerap Menuai Kontroversi, KKP : Harus Dilakukan Prediksi Yang Akurat
Tribun Bali/Rizal Fanany
MANGROVE MATI - Area hutan bakau atau mangrove yang mati akibat terkena dampak reklamasi Pelabuhan Benoa, Senin (26/8/2019). Berbagai proyek menyebabkan area hutan bakau di pesisir Bali semakin berkurang. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Reklamasi kawasan pesisir pantai kerap kali mengundang perdebatan publik, mulai dari perencanaan hingga akhirnya terealisasi.

Beberapa kebijakan pemerintah terkait reklamasi yang akhirnya menuai kontroversi misalnya reklamasi Teluk Benoa, serta reklamasi Teluk Jakarta.

Perdebatan yang terjadi umumnya terkait dampak lingkungan juga dampak sosial yang harus dihadapi di sekitar wilayah reklamasi maupun tempat dikeruknya material reklamasi.

Adapun Menteri Perikanan dan Kelauatan Susi Pudjiastuti yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan reklamasi yang tidak berhasil umumnya tak melakukan prediksi dampak reklamasi secara akurat.

"Sehingga dampaknya yang pertama perencanaan tidak sesuai dengan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kedua sosial kultural masyarakat sekitar terganggu. Ketiga, ada perubahan reka muka bumi. Keempat, sumber material mengambil dari pulau kecil akan merusak konservasi dan merusak kawasan pesisir," ujar dia di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Nilanto reklamasi pesisir pantai sebenarnya bertujuan baik. Aturan ini pun memiliki payung hukumnya.

Tapi dia menegaskan reklamasi yang dibangun mesti melalui kajian komprehensif dan tak melanggar hukum.

"Reklamasi harus dibuat dalam rangka mendukung kebutuhan ekonomi dengan tepat memperhatikan sosial kultural atau dapat menjadi opsi mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Sesuai dengan peraturan undang-undang, reklamasi dipandang upaya meningkatkan nilai tambah," kata dia.

Nilanto mengatakan, pemerintah telah menyusun berbagai kegiatan untuk mengantisipasi dampak negatif reklamasi.

Mulai dari Peraturan perundangan, pengendalian melalui perizinan, hingga pengawasan berbagai kegitaan dan penegakan hukum.

Halaman
12
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved