Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Gelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh di Provinsi Bali

Selasa (17/9/2019), Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali menggelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Bali

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Gelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh di Provinsi Bali
Tribun Bali/I Putu Supartika
Pembukaan Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Bali, Selasa (17/9/2019). Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Gelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh di Provinsi Bali 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Gelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh di Provinsi Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selasa (17/9/2019), Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali menggelar Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Bali.

Acara ini digelar selama tiga hari yakni tanggal 17 - 19 September 2019 dengan meibatkan sebanyak 70 peserta dari berbagai unsur baik dari jajaran Dinas Perkim, perguruan tinggi, hingga BUMN.

Ketua panitia lokakarya, Agusvery Sutra Wijaya mengatakan program Kotaku ini telah dimulai sejak tahun 2016 lalu untuk menciptakan wilayah khusunya Bali yang bebas dari kekumuhan.

Dengan digelarnya lokakarya, pihaknya melakukan penyebarluasan dan mengkonsolidasi dengan semua pihak untuk penyelesaian masalah kekumuhan ini.

"Tujuannya peserta mengetahui target penanganan lingkungan kumuh dan juga mampu menyusun strategi penanganan wilayah kumuh dengan melibatkan stakeholder serta melakukan konsolidasi," katanya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, I Nyoman Sutresna mengatakan, dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) melalui strategi pencapaian 100 - 0 -100.

Strategi ini bermakna 100% terlayani air bersih, target 0% kumuh dan 100% sanitasi layak. 

"Program Kotaku ini bagaimana kita memotivasi Pemkab, Pemkot, maupun Pemprov untuk men-zero-kan kumuh di Bali. Banyak tantangan rintangan memang, namun sudah ada instrumen kewenangan masing-masing pemerintah. Untuk wilayah kumuh yang luasnya di bawah 10 hektare merupakan kewenangan kabupaten kota, jika luasnya 10 - 15 hektare menjadi kewenangan provinsi dan di atas 15 hektare menjadi kewenangan pusat," katanya.

Halaman
12
Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved