Sejumlah Masyarakat di Bali Tengah Berkonflik Agraria dengan Pemprov Bali

Sejumlah Masyarakat di Bali Tengah Berkonflik Agraria dengan Pemprov Bali

Sejumlah Masyarakat di Bali Tengah Berkonflik Agraria dengan Pemprov Bali
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kuasa Hukum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali Agus Samijaya saat ditemui usai melakukan konferensi pers di Denpasar, Rabu (18/9/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kuasa Hukum Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wilayah Bali Agus Samijaya menyebut, keberadaan konflik agraria tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bali.

Hal itu Agus jelaskan usai melakukan konferensi pers di Denpasar, Rabu (18/9/2019).

Menurutnya, ada dua "musuh" utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam berkonflik, yakni pemerintah dan investor.

Dijelaskan Agus, keberadaan konflik agraria tersebut lebih banyak berhadapan dengan pemerintah daerah (Pemda).

Konflik ini terjadi karena pihak pemerintah provinsi (Pemprov) sendiri mengklaim tanah masyarakat adalah aset miliknya.

Beberapa masyarakat di Bali yang tengah mengalami konflik agraria dengan pihak Pemprov Bali diantaranya Desa Sumber Klampok dan masyarakat Sendang Pasir Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

Selain itu juga Desa Kali Unda Klungkung, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

Sementara Dusun Selasih, Desa Puhu Kecamatan Payang, Ubud Gianyar dan masyarakat Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan tengah berkonflik dengan investor.

Agus menyebut, meskipun beberapa desa berkonflik dengan para investor tetapi jangan dilupakan bahwa ada peran Pemprov juga dalam menerbitkan perijinannya.

"Ini kan walau kasat mata dengan investor, problemnya sebenarnya perijinan itu yang mengeluarkan kan Pemprov. Ada suatu konspirasi juga menurut saya," tuturnya.

Dengan terbitnya ijin tersebut, Agus menilai bahwa pemerintah daerah sendiri belum mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Kalau berpihak kepada rakyat seharusnya tidak dikeluarkan ijin-ijin itu, begitu tahu bahwa ada masyarakat yang mengelola tanah itu," tegasnya.

Dijelaskan, bahwa data sebaran konflik agraria di Bali yang masuk ke KPA Wilayah Bali masuk dari masyarakat sendiri.

Selain beberapa desa tersebut, Agus mengaku telah mengadvokasi masyarakat yang mengalami konflik agraria seperti di Gilimanuk, Tukadaya, Pekutatan Kabupaten Jembrana; Bukit Abuan Karangasem.

"Sangat bentak konflik-konflik agraria," tandasnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved