Bendesa Minta Petunjuk Bupati, Sengketa Penyertifikatan Lahan di Pekutatan Jembrana

Prajuru Desa Pakraman Pekutatan, Kecamatan Pekutatan menemui Bupati Jembrana ihwal somasi sengketa lahan yang dilayangkan oleh seorang warga

Bendesa Minta Petunjuk Bupati, Sengketa Penyertifikatan Lahan di Pekutatan Jembrana
net/google
Ilustrasi - Bendesa Minta Petunjuk Bupati, Sengketa Penyertifikatan Lahan di Pekutatan Jembrana 

Bendesa Minta Petunjuk Bupati, Sengketa Penyertifikatan Lahan di Pekutatan Jembrana

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Prajuru Desa Pakraman Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Bali, menemui Bupati Jembrana ihwal somasi sengketa lahan yang dilayangkan oleh seorang warga.

Bendesa Adat Desa Pakraman Pekutatan, I Made Jangkep Ariasa meminta petunjuk terhadap permasalahan tersebut.

"Ya kami ke bupati untuk meminta petunjuk karena warga itu memakai kuasa hukum," ucapnya, Rabu (18/9/2019).

Jangkep menuturkan, terkait dengan penyertifikatan itu, pihaknya sudah melakukan langkah sesuai dengan prosedur yang sah.

Mulai dari sosialisasi ke krama di areal tanah hingga paruman sabha desa.

Dalam paruman sabha desa sudah disetujui penyertifikatan tanah milik Pemprov Bali tersebut.

"Kami meminta ke provinsi dan mendapatkan rekomendasi. Makanya kami lakukan penyertifikatan," ujarnya.

Kata dia, seluruh prajuru lembaga adat tidak pernah mengetahui soal pipil yang terbit tahun 1982 itu.

Jangkep mengaku tak pernah tahu bagaimana pipil itu dikatakan ada karena desa tidak pernah mengetahuinya.

Halaman
12
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved