Daftar Kontroversi Rancangan KUHP yang Segera Disahkan: Menghina Presiden hingga Penodaan Agama

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan sudah sepakat rancangan KUHP disahkan dalam Sidang Paripurna pekan depan.

Daftar Kontroversi Rancangan KUHP yang Segera Disahkan: Menghina Presiden hingga Penodaan Agama
Istimewa
Ilustrasi sidang 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Indonesia segera memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri, setelah selama ini menggunakan hukum "warisan" Belanda.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan sudah sepakat rancangan KUHP disahkan dalam Sidang Paripurna pekan depan.

Namun hal ini bukannya tidak menyisakan persoalan.

Sejumlah kalangan menilai ada sejumlah pasal yang kontroversial dalam Rancanangan KUHP.

Misalnya saja ada pasal yang mengatur tentang hewan ternak seseorang dilarang mencari makan di tanah atau kebun milik orang lain yang ada tanamannya. Jika dilanggar bisa dikenakan denda paling banyak Rp 10 juta.

Aturan ini tertulis dalam Bagian Ketujuh Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman dan Pekarangan Pasal 278 RUU KUHP.

"Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta)," demikian Pasal 278.

Gelandangan bakal didenda

Hal lain yang memantik kontroversi adalah soal orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan atau dikenal istilah gelandangan. Mereka nantinya diancam denda Rp 1 juta.

Bagian kedelapan tentang Penggelandangan memuat aturan tersebut.

Halaman
1234
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved