33 Ribu UMK Tak Berizin, Tabanan Luncurkan Program Urus Izin Online

Sebanyak 33.966 UMK di Tabanan belum memiliki izin. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang yang sudah memiliki izin, yakni 7.439 UMK

33 Ribu UMK Tak Berizin, Tabanan Luncurkan Program Urus Izin Online
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Suasana saat Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti meninjau pelayanan di Kantor DPMPPTSP Tabanan, Senin (23/9/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Sebanyak 33.966 UMK di Tabanan belum memiliki izin. Jumlah tersebut jauh lebih banyak ketimbang yang sudah memiliki izin, yakni 7.439 UMK.

Berangkat dari hal itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) me-launching program Online Single Submission (OSS) Goes To Public untuk masyarakat.

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti me-launching program ini di kantor DPMPPTSP, Senin (23/9/2019).

Program kepengurusan izin online ini diklaim akan mempermudah masyarakat dalam mengurus segala administrasi dan lebih efisien waktu serta tenaga.

Namun, Ombudsman meminta pemerintah tak hanya hangat-hangat tai ayam.

Artinya, ia tak ingin ketika program ini dilaunching justru akan tak berjalan kedepannya. Sehingga pengawasan sangat perlu dilakukan DPRD Tabanan.

"OSS Goes to Public melalui program Tabanan Tertib Ijin (Tantri) ini tujuannya untuk mendekatkan pelayanan perijinan kepada pemohon langsung karena bisa di akses dan dikerjakan sendiri lewat HP dan internet secara langsung," kata Kepala DPMPPTSP Tabanan, I Made Sumerta Yasa, Senin (23/9/2019).

Dia melanjutkan, sejumlah petugas juga nantinya akan langsung turun ke jalan bahkan ke pelosok desa untuk memberikan layanan kepengurusan izin kepada warga yang memiliki usaha namun belum mengurusnya.

"Kami juga akan layani dengan jemput bola, dan masyarakat hanya cukup dengan KTP, 5 menit izin sudah jadi di tempat,” akunya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu  Al Khatab menegaskan, program ini merupakan satu model atau satu contoh untuk mendorong good government (pemerintahan yang baik).

"OSS ini lebih murah, tidak repot dan cepat. Karena selama ini kita dihadapkan dengan paradigma lama, yakni jika mengurus izin pasti akan lama. Nah dengan percontohan program ini kita harus hapus itu paradigma lama," katanya.

Untuk diketahui, dukungan Pemerintah Pusat untuk pelaku usaha diatur khusus melalui PP 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dikenal dengan OSS.

Semua proses pembuatan ijin usaha dilakukan secara elektronik tanpa berkas hanya memerlukan KTP, email dan NPWP dan program ini telah diterapkan Kabupaten Tabanan sejak Agustus 2018.

Umar menegaskan, saat ini yang dibutuhkan adalah komitmen agar proses izin itu murah, cepat, dan efisien. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved