Kuasa Hukum Budiarti Santi Bantah Tudingan Mantan Suami

Wegitama juga mengklarifikasi terkait pelaporan pihaknya atas dugaan pemalsuan KTP dan KK

Kuasa Hukum Budiarti Santi Bantah Tudingan Mantan Suami
Tribun Pontianak
Ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM-  Mantan istri pengusaha Bali Handoko yakni Budiarti Santi membantah tudingan kuasa hukum Handoko bahwa dirinya melakukan penyebaran berita bohong atau hoax dan dugaan penipuan.

Bantahan itu disampaikan Kuasa Hukumnya, Arif Ridho Wegitama, Selasa (24/9/2019).

"Ada beberapa kekeliruan dan kejanggalan dari keterangan yang dibuat oleh Kuasa Hukum Handoko yang katanya menggunakan dokumen palsu dan menyebarkan berita bohong. Ini sama sekali tidak benar. Nama lokasi pun juga patut kami pertanyakan. Apakah di Sumba Barat atau Sumba Barat Daya. Karena dalam berita disebutkan bahwa itu di Sumba Barat, padahal Sumba Barat Daya," ujarnya.

Wegitama juga mengklarifikasi terkait pelaporan pihaknya atas dugaan pemalsuan KTP dan KK oleh Handoko.

Ia mengatakan, proses hukum terkait kasus yang telah dilaporkan 2018 lalu tersebut masih berjalan di Polda NTT.

"Artinya, tidak ada istilah ada upaya untuk menipu dengan menggunakan dokumen palsu. Semuanya sudah terang dan jelas," ujarnya.

Wegitama membenarkan gugatan harta gono gini yang dilayangkan kliennya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Gugatan itu berbunyi, menghukum Handoko untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Budiarti Santi adalah sebagian 50 persen dari harta bersama yang saat ini masih dalam penguasaan Handoko.

Untuk itu, Wegitama meminta Handoko untuk memenuhi putusan tersebut dengan suka rela.

Sementara itu, Kuasa Hukum Handoko, Damianus Dasnan mengakui, gugatan pembagian harta gono gini yang didaftarkan Santi telah diputus. Namun, hingga saat ini tidak dapat dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai eksekutor.

"Setelah gugatan Budiarti Santi diputus pada tanggal 9 April 2019, kedua belah pihak menerima putusan tersebut. Walaupun tidak dapat dieksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai eksekutor. Tetapi, masih menanti 2 (dua) gugatan sengketa tata usaha negara Kupang no : 17/G/2019/PTUN.Kpg dengan no : 34/G/2018/PTUN.Kpg. Sidang yang sekarang sedang dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya," ungkap Damianus.

Terkait laporan pemalsuan KTP dan KK yang dilaporkan Santi, Damianus menegaskan,  KTP dan Kartu Keluarga  tersebut adalah 1 KTP dengan 1 KK manual yang tidak berlaku lagi saat ini.(*)

Penulis: Uploader bali
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved