RKUHP Bisa Rugikan Pariwisata Bali, Cok Ace Sebut Ada Negara yang "Warning" Berpergian ke Indonesia

Rancangan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi merugikan industri pariwisata Bali.

RKUHP Bisa Rugikan Pariwisata Bali, Cok Ace Sebut Ada Negara yang
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Wagub Cok Ace (tengah) bersama Wakil Ketua Biro Hukum PHRI Bali Putu Subada Kusuma (kiri) dan Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana (kanan) menunjukkan surat pernyataan Pemprov Bali terkait RKHUP saat konferensi pers di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9/2019) 

Menyentuh Privasi

Wakil Ketua Bidang Hukum PHRI Bali, Putu Subada Kusuma berharap agar pasar kepariwisataan tidak terganggu dengan adanya pasal yang belum jelas apalagi masih rancangan.

Menurut dia, sebelum RKUHP ini disahkan sebaiknya perlu diadakan sosialisasi.  

Hal tersebut dikatakan Subada  Kusuma saat  konferensi pers di Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9). 

Konferensi pers digelar bersama Wagub Cok Ace dan Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

Subada mengatakan, beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP itu menyentuh ranah privat.

"Itu menyinggung hal-hal yang sudah memasuki ranah pribadi," tuturnya.

Menurutnya, KHUP seharusnya menyangkut hal-hal yang lebih luas.

Oleh karena itu, pihaknya bersama insan pariwisata akan menyampaikan pandangan tertulis terkait beberapa pasal yang dapat mengganggu bisnis pariwisata di Bali.

"Selama ini Bali sudah hidup dengan pariwisata," ujarnya. (sui)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved