RKUHP Bisa Rugikan Pariwisata Bali, Cok Ace Sebut Ada Negara yang "Warning" Berpergian ke Indonesia

Wagub Cok Ace Minta DPR Kaji Kembali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -- Rancangan Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi merugikan industri pariwisata Bali.

Konten sejumlah pasal kontroversial telah membuat banyak turis asing terutama dari negara-negara Eropa dan Australia berpikir ulang untuk berwisata ke Bali.

Jika hal tersebut dibiarkan berlarut,  maka akan berdampak buruk dan  berpotensi merugikan pariwisata Bali.

Untuk itu, Wakil Gubernur (Wagub)   Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta kepada DPR mengkaji  ulang pasal-pasal yang berpotensi merugikan pariwisata Bali.

Hal tersebut disampaikan Wagub Bali yang akrab disapa Cok Ace tersebut  saat konferensi pers di Ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali,  Senin (23/9).

“Saya bersama PHRI akan mengajukan kajian-kajian kepada DPRD Provinsi Bali terkait pasal-pasal yang kontroversial terhadap pariwisata Bali.

Selanjutnya DPRD Provinsi Bali akan mengajukan kepada DPR RI untuk dilakukan pengkajian ulang,” tambah Cok Ace yang juga menjabat sebagai ketua PHRI Bali tersebut.

Wagub Cok Ace mengatakan, terdapat pasal-pasal yang diungkap oleh media luar tanpa diberi penjelasan lebih lanjut oleh pasal atau ayat lain.

Hal tersebut menimbulkan persepsi negatif dari negara sahabat.

Misalnya pada pasal 417 terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Ketentuan pasal 419 yang melarang pasangan belum menikah hidup bersama dapat dipenjara paling lama enam bulan atau denda kategori II. Denda tersebut bernilai sekitar Rp 50 juta.

Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan tindak pidana yang dimunculkan tidak dituntut apabila tidak ada permohonan atau pengajuan dari pihak yang dirugikan.

“Pasal yang mengatur hal seperti sudah ada sejak dahulu tapi yang diungkap ke media luar hanya pasal 417, tidak dilanjutkan dengan penjelasan seperti pada ayat 2.

Hal inilah yang perlu kita lakukan sosialisasi kepada negara-negara sahabat agar tidak terjadi salah persepsi” kata Cok Ace.

Wagub Cok Ace mengimbau  para wisatawan dan para pelaku pariwisata tetap tenang menjalankan aktivitas kepariwisataan  mengingat revisi KUHP ini baru sebatas rancangan.

Cok Ace berjanji terus melakukan koordinasi dengan komponen terkait termasuk memantau kompetitor pariwisata Bali terkait isu RKUHP ini.

“Saat ini sudah ada beberapa negara yang memberikan warning kepada warganya tidak berpergian ke Indonesia termasuk Bali.

Hal tersebut menyebabkan banyak wisatawan yang batal melakukan perjalanan ke Bali.

Ini tidak akan kita biarkan berlarut-larut karena bagaimanapun juga Bali sangat bergantung terhadap iklim pariwisata.” tandasnya.

Menyentuh Privasi

Wakil Ketua Bidang Hukum PHRI Bali, Putu Subada Kusuma berharap agar pasar kepariwisataan tidak terganggu dengan adanya pasal yang belum jelas apalagi masih rancangan.

Menurut dia, sebelum RKUHP ini disahkan sebaiknya perlu diadakan sosialisasi.  

Hal tersebut dikatakan Subada  Kusuma saat  konferensi pers di Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9). 

Konferensi pers digelar bersama Wagub Cok Ace dan Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

Subada mengatakan, beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP itu menyentuh ranah privat.

"Itu menyinggung hal-hal yang sudah memasuki ranah pribadi," tuturnya.

Menurutnya, KHUP seharusnya menyangkut hal-hal yang lebih luas.

Oleh karena itu, pihaknya bersama insan pariwisata akan menyampaikan pandangan tertulis terkait beberapa pasal yang dapat mengganggu bisnis pariwisata di Bali.

"Selama ini Bali sudah hidup dengan pariwisata," ujarnya. (sui)