Pengemudi Harus Miliki Kompetensi, Grab bersama Dirjen Hubud Gelar Sosialisasi Permen 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018, yaitu mengenai tarif, keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang, hubungan kemitraan dan pemutusan

Pengemudi Harus Miliki Kompetensi, Grab bersama Dirjen Hubud Gelar Sosialisasi Permen 118 Tahun 2018
Tribun Bali/Meika Pestaria Tumanggor
Sosialisasi dan Diskusi Implementasi Peraturan Menteri 118 tahun 2018 yang digelar Grab dan Kementerian Perhubungan bersama Mitra Pengemudi Grab, Kamis (26/9/2019) di Hotel HARRIS Sunset Road, Pemogan, Denpasar. 

Laporan Wartawan Tribun Bali/ Meika Pestaria Tumanggor

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Grab bersama Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintahan Provinsi Bali menggelar sosialisasi dan diskusi Implementasi Peraturan Menteri 118 tahun 2018 (PM 118/2018) bersama Mitra Pengemudi Grab, Kamis (26/9/2019) di Hotel HARRIS Sunset Road, Pemogan, Denpasar.

Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler, munculnya transportasi online memudahkan wisatawan untuk berpindah tempat antar lokasi wisata dan keperluan lainnya.

Kegiatan ini sekaligus bentuk komitmen dan dukungan terhadap peraturan pemerintah di mana pun Grab beroperasi dalam mewujudkan lingkungan transportasi yang aman dan kondusif, khususnya transportasi online di Provinsi Bali.

"Grab selalu berkomitmen untuk mendukung peraturan pemerintah di manapun kami beroperasi. Melalui sosialisasi ini kami berharap para mitra pengemudi kami di Bali mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap serta menjadi sesi tanya jawab dengan pemerintah dan Grab jika mitra pengemudi memiliki pertanyaan terkait penerapan Peraturan Menteri Nomor 118  tahun 2018 di Bali."

Mahasiswi Ngaku Dirudapaksa di Parkiran Kampus, AKP Komang Yogi Ungkap Fakta yang Bertolak Belakang

Karya Pitra Yadnya Desa Adat Lukluk, Bupati Giri Prasta Serahkan Dana Upakara 700 Juta

"Semoga melalui diskusi ini Grab dan pemerintah dapat bersama-sama menerapkan peraturan ini dengan baik di Bali," kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno.

Sebagai aplikator resmi di Provinsi Bali, saat ini Grab telah menjalin kerja sama dengan beberapa badan hukum di Provinsi Bali yang dapat membantu mitra agar terdaftar sebagai armada resmi yang dapat beroperasi di Provinsi Bali.

"Dengan tujuan jangka panjang untuk mendukung lingkungan transportasi yang kondusif guna menciptakan Provinsi Bali yang nyaman bagi para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara yang datang ke Provinsi Bali sehingga dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Bali," lanjut Tri Sukma Anreianno.

Direktur Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, sosialisasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dari makna yang terkandung pada Penerapan Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018.

Pelatih Simon McMenemy Akhirnya Panggil Kiper Bali United Wawan Hendrawan Perkuat Timnas Indonesia

Anthony Ginting Ungkap Penyebab Kekalahannya di Babak Kedua Korea Open

Budi Setiyadi menjelaskan, pembentukan Peraturan Menteri Nomor 118 tahun 2018, memerlukan 4 empat kali perubahan untuk membuat peraturan tentang angkutan sewa khusus untuk mengakomodasi kepentingan seluruh mitra pengemudi taksi online, termasuk para mitra GrabCar.

Halaman
12
Penulis: Meika Pestaria Tumanggor
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved