RKUHP Rugikan Pariwisata Bali, Pusat Unggulan Pariwisata Unud Setujui Langkah Pemprov Bali

Dia sudah punya anak, dia belum kawin boleh di negerinya. Terus dia datang ke Bali terus tiba-tiba dia ditangkap, kan repot

RKUHP Rugikan Pariwisata Bali, Pusat Unggulan Pariwisata Unud Setujui Langkah Pemprov Bali
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Pembukaan 3rd Bali Internasional Tourism Conference 2019 di Ruang Pertemuan A.A. Made Djelantik Fakultas Kedokteran (FK) Unud, Kamis (26/9/2019). 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana (Unud) menyetujui langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam melawan keberadaan pasal di Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) yang disinyalir merugikan pariwisata Bali.

"O kalau itu kami sama dengan Pemerintah (Provinsi) Bali," kata Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Unud Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha saat ditemui Tribun Bali usai mengikuti pembukaan acara 3rd Bali Internasional Tourism Conference 2019 di Ruang Pertemuan A.A. Made Djelantik Fakultas Kedokteran (FK) Unud, Kamis (26/9/2019).

Diakui olehnya, ada beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut yang menyebabkan kekhawatiran orang untuk berlibur ke Pulau Dewata, terutama bagi negara lain yang tidak ada jaminan orang berkeluarga harus memiliki surat nikah.

"Dia sudah punya anak, dia belum kawin boleh di negerinya. Terus dia datang ke Bali terus tiba-tiba dia ditangkap, kan repot," tuturnya.

Shesar Hiren Tundukkan Pemain China Lu Guang Zu dan Lolos ke Perempat Final Korea Open

146 Ribu Kamar Hotel Di Bali Kini Dirasa Over Supply, Pemprov Bali Akan Moratorium Pembangunan Hotel

"Daripada datang ke Bali ditangkap lebih baik tidak datang ke Bali. Nah ini yang membahayakan pariwisata," imbuhnya.

Agung Suryawan mengatakan, dirinya setuju kalau pasal tersebut hanya diperuntukkan untuk orang Indonesia dan bergama muslim, namun jika berlaku bagi tamu asing justru itu akan merepotkan.

Dirinya mengaku sudah ikut bersama stakeholder kepariwisataan yang lain untuk secara bersama-sama mengusulkan kepada presiden agar pasal tersebut direvisi.

Seperti diberitakan sebelumnya, RUU KUHP khususnya pada pasal 417 dan 419 disinyalir telah merugikan kepariwisataan Bali.

Pada pasal 417 RKUHP, terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved