Tak Gelar Aksi, Kelompok Cipayung Plus Bali Sampaikan Enam Tuntutan ke Pemerintah

Ketua HMI Cabang Denpasar yang juga juru bicara Kelompok Cipayung Plus, Rizky mengatakan pihaknya prihatin berbagai kisruhnya kondisi politik Indonesi

Tak Gelar Aksi, Kelompok Cipayung Plus Bali Sampaikan Enam Tuntutan ke Pemerintah
Tribun Bali/Ragil Armando
Kelompok Cipayung Plus menggelar jumpa pers, di Warung Wong Solo, Senin (30/9/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menggelar jumpa pers, di Warung Wong Solo, Senin (30/9/2019).

Mereka terdiri dari Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Rizky Maulana Akbar, Ketua DPC GMNI Denpasar, Turah Deva, Ketua PC IMM Denpasar, Immawan Irfan, Ketua PC KMHDI Badung, Suki, Ketua GMKI Denpasar, Alyuorayitno Makaborang, dan Senat Mahasiswa STAI Denpasar, Ilham Effendi.

Mereka menyampaikan beberapa tuntutannya kepada DPR RI dan pemerintah pusat.

Ketua HMI Cabang Denpasar yang juga juru bicara Kelompok Cipayung Plus, Rizky mengatakan pihaknya prihatin berbagai kisruhnya kondisi politik Indonesia yang menurutnya carut-marut.

Diduga Terlibat Penyelundupan Narkotik dari Malaysia, Asep Didakwa Tiga Pasal

BREAKING NEWS: Pendemo Dipukul Mundur Polisi di Depan DPRD Jabar, Terdengar Bunyi Tembakan

"Kami sangat prihatin dengan kondisi negara kita yang sudah carut-marut. Ini yang membuat kami akhirnya menyampaikan tuntutan ini," kata dia.

Saat disinggung mengapa tidak menggelar aksi. Pihaknya mengaku sengaja tidak menggelar aksi untuk mencegah adanya isu-isu penyelundupan massa aksi dan ingin menjaga ketertiban di Pulau Dewata.

"Untuk mencegah terjadinya isu-isu penyelendupan massa aksi dan ikut serta menjaga ketertiban di Bali," katanya.

Ada enam tuntutan yang diajukan oleh mereka yakni, pertama, mendesak pemerintah untuk meninjau kembali UU KPK, RKUHP, dan RUU Pertanahan, kedua, mengimbau masyarakat berpartisipasi aktif untuk mengawal UU KPK, RKUHP, dan RUU pertanahan, ketiga, mengecam dan mengutuk segala tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil dan mengusut tuntas pelakunya.

Koster Canangkan KB 4 Anak Krama Bali, Kalau Nama Nyoman dan Ketut Hilang kan Repot

Hadiri Muscab dan HUT IBI, Suwirta Harap Dukungan Bidan Dalam Memberikan Pelayanan ke Masyarakat

Keempat, mengusut dan menindak tegas pelaku intelektual Karhutla serta segera melakukan konsepsi lahan, kelima, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua dengan pendekatan humanis, dan keenam, mengecam sikap Kemenristekdikti yang membatasi kebebesan berpendapat mahsiswa.

Bahkan, pihaknya sudah bersurat ke Gubernur Bali, Wayan Koster untuk beraudiensi guna menyampaikan tuntutan ini. Mereka berharap gubernur dapat menerima tuntutan mereka tersebut.

"Sudah kirim surat audiensi ke gubernur terkait tuntutan tersebut," jelasnya.

Amor Ring Acintya, Sempat Stabil, Bayi Kembar Parasit Asal Buleleng Meninggal Dunia

Namun, apabila Gubernur Bali tidak menerima tuntutan mereka. Maka, pihaknya mengaku akan segera turun ke jalan.

"Kalau nggak ya kami akan turun ke jalan," tegas dia. (*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved