Semua Fraksi Setujui Ranperda Perubahan APBD 2019

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Legislatif dan Eksekutif melaksanakan rapat paripurna, dengan agenda pandangan akhir fraksi di Kantor DPRD Klungkung, Senin (30/9/2019).

Dalam pandangan fraksinya, pada intinya semua fraksi menyetujui Ranperda perubahan APBD 2019, untuk segera disahkan menjadi Perda.

Hanya saja aja beberapa masukan dari DPRD kepada Pemkab.

Seperti Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan I Wayan Misna, meminta Pemkab Klungkung menjauhi pola pola lama dalam tata pemerintahan.

PDIP juga soroti prihal rencana pinjaman daerah jangka pendek senilai Rp 13,5 Miliar, untuk menutupi arus Kas RSUD Klungkung akibat dari keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

Menurutnya pinjaman itu harus dilakukan sesuai dengan norma hukum dan kemitraan.

"Selain itu permsalahana jaspel di RSUD Klungkung juga harus diselesaikan," ujar Wayan Misna.

Selain itu, terkait penarikan retribusi fraksi PDIP juga meminta Pemkab untuk menugaskan tenaga dan sistem yang berkompeten. Sehingga dapat meminimalisir potensi kebocoran retribusi.

"Termasuk selesaikan masalah besah atau rehab rumah tidak tepat sasaran, serta masalah air di Nusa Penida," ungkapnya.

Sementara pandangan frakasinya yang dibacakan Luh Andriani, Secara nornatif ia meminta Pemkab agar pola penyerapan angaran porposional, berimbang dan berkelanjutan.