Bali Sampaikan Usulan Revisi RKUHP ke Kemenkumham, Koster Nilai Aksi Mahasiswa dalam Batasan Wajar

Gubernur Bali Wayan Koster mengajak kalangan akademisi, terutama mahasiswa tetap dalam koridor hukum dalam menyampaikan aspirasinya

Bali Sampaikan Usulan Revisi RKUHP ke Kemenkumham, Koster Nilai Aksi Mahasiswa dalam Batasan Wajar
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Simakrama - Suasana Simakrama Gubernur Bali dengan Rektor, Akademisi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Rumah Jabatan Gubernur, Jayasabha Denpasar pada Rabu (2/10/2019) malam.┬áBali Sampaikan Usulan Revisi RKUHP ke Kemenkumham, Koster Nilai Aksi Mahasiswa dalam Batasan Wajar 

Bali Sampaikan Usulan Revisi RKUHP ke Kemenkumham, Koster Nilai Aksi Mahasiswa dalam Batasan Wajar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak kalangan akademisi, terutama mahasiswa untuk tetap dalam koridor hukum dalam menyampaikan aspirasinya menyikapi dinamika politik di dalam negeri. 

Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam Simakrama dengan Rektor, Akademisi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Rumah Jabatan Gubernur, Jayasabha Denpasar, Bali, Rabu (2/10/2019) malam. 

Ramah tamah bersama ini menjadi satu forum untuk menyamakan persepsi dan juga komitmen untuk membangun Bali ke depan secara bersama-sama. 

“Saya sudah mendengar masukan-masukan dari Forum Rektor, Ketua Aptisi dan adik-adik BEM. Menurut saya apa yang disampaikan sangat positif, konstruktif untuk menjalankan kebijakan pembangunan di Bali,” kata Koster usai acara.

Menurutnya, aksi yang dilakukan mahasiswa di Bali masih dalam batasan yang wajar, yang harus disikapi dan direspon, baik untuk pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Indonesia.

Selanjutnya, masukan-masukan itu akan direspon sesuai dengan konstitusi, dan disampaikan kepada Presiden apa yang sejatinya menjadi gagasan murni dari mahasiswa ini, yang bebas dari kepentingan lain.

Mengenai RKUHP, kata Koster, Pemprov Bali sudah menyampaikan usulan berdasarkan kajian yang dilakukan, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait pasal-pasal yang perlu dilakukan revisi.

Saat ditanyakan Lebih lanjut apa saja pasal-pasal yang diusulkan agar direvisi, ia menyatakan tidak ingat.

Namun yang jelas pasal-pasal yang berdampak pada pariwisata Bali.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved