Kosan Ilegal Dinilai Rugikan Bisnis Hotel dan Vila yang Resmi, Pemkab Badung Siapkan Regulasi Ini

“Nanti yang rugi itu adalah hotel, maupun villa yang sudah resmi. Sehingga wisawan memungkinkan untuk tinggal di rumah kos, dan bisa menghilangkan pot

Kosan Ilegal Dinilai Rugikan Bisnis Hotel dan Vila yang Resmi, Pemkab Badung Siapkan Regulasi Ini

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan.

Bahkan kini seluruh rumah kos yang ada di Badung akan dilakukan penataan dan akan dikenakan pajak 10 persen dari hasil sewa kamar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), I Made Agus Aryawan saat dikonfirmasi tak menampik hal tersebut.

Bahkan kata dia, Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur hal itu, sudah dikeluarkan dan disosialisasikan langsung Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

“Iya untuk rumah kos kini kembali akan dilakukan pendataan. Bahkan perbup itu untuk melegalkan rumah kos, yang tujuannya untuk pengendalian pengelolaan rumah kos. Agar dikelola sesuai dengan peraturan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Kamis (3/10/2019) kemarin.

Dijelaskan, jika rumah kos tidak dilengkapi dengan izin, tentu rumah kos yang ada akan merugikan sarana akomodasi pariwisata yang sudah ada.

Pasalnya, kini banyak ditemukan wisatawan yang kos dan tidak dikenakan pajak.

“Nanti yang rugi itu adalah hotel, maupun villa yang sudah resmi. Sehingga wisawan memungkinkan untuk tinggal di rumah kos, dan bisa menghilangkan potensi pajak yang ada,” katanya.

Dengan terbitnya Perbup. No. 35 tahun 2019 tentang tata cara permohonan pendaftaran kembali dan penyesuaian izin pengelolaan rumah kos, pihaknya mengatakan rumah kos akan bisa dikendalikan.

Selain itu juga melegalkan rumah kos itu sendiri dengan dikenakan pajak 10 persen.

“Kalau yang namanya rumah kos itu maksimal 15 kamar dan paling sedikit terdiri dari 5 kamar,” ungkapnya sembari mengatakan itu terdapat dalam perbup.

Pengelolaan rumah kos adalah kegiatan atau usaha dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar dan paling banyak 15 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1 bulan.

Sementara permohonan izin rumah kos dengan melampirkan; fotocopy KTP, NPWPD, Nomor Induk Berusaha, informasi tata ruang, UKL/UPL, IMB, surat keterangan lunas PBB dan surat pernyataan kebenaran dokumen. (*)

Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved