Bangun Hotel di Bali Hasil Ngemplang Pajak Rp 200 M, Hotel Pengusaha Gaek asal Surabaya Ini Disita

Sebuah bangunan hotel setengah jadi di Jalan Raya Kerobokan, Seminyak, Kuta Utara, Kabupaten Badung, disita oleh Direktorat Penegakan Hukum Direktorat

Bangun Hotel di Bali Hasil Ngemplang Pajak Rp 200 M, Hotel Pengusaha Gaek asal Surabaya Ini Disita
Tribun Bali/M Ulul Azmy
DISITA - Proses penyitaan aset tanah dan bangunan hotel setengah jadi oleh Ditjen Pajak bersama Bareskrim Polri di Jl Sunset Road, Kuta, Badung, Kamis (3/10/2019). 

''Sebelumnya berkali-kali juga sudah kami imbau, tapi terlapor ini bandel dan tidak mau bayar pajak sampai sekarang. Sebab itu, akhirnya kami lakukan penyitaan ini,'' terangnya.

Bahkan, Ditjen Pajak sudah memberikan keringanan pembayaran melalui Tax Amnesty.

Namun cara ini tak kunjung dipatuhi.

''Sehingga status kami tingkatkan ke penyidikan. Keputusan akhir terlapor wajib membayar pokok ditambah denda 150 persen dan tidak bisa membayar,'' katanya.

Berdasarkan hasil tracing, Ditjen Pajak kemudian menemukan adanya aliran dana yang digunakan membeli aset rumah mewah di Surabaya dan Hotel Premiere Prada di Bali.

''Karena tidak bisa membayar, maka dua aset tersebut kami sita sampai korporasi bisa membayarnya,'' tegasnya.

Atas perbuatannya tersebut, pemilik perusahaan dijerat atau disangkakan dengan Undang-Undang Perpajakan Pasal 39 ayat 1 huruf (b) singkatnya tentang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak benar dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.

Sementara Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim,

Brigjen Pol Prasetijo Utomo, menyatakan penyitaan ini sekaligus sebagai bukti para pelanggar pajak bisa dikenai sanksi pidana, bahkan bisa dikembangkan perkaranya pada dugaan tindak pidana pencucian uang.

Diharapkan penyidikan di bidang perpajakan yang dilakukan ini dapat memberikan detterent effect bagi wajib pajak yang hendak melakukan kejahatan serupa serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun penyitaan yang dilakukan sesuai dengan indeks kinerja utama kegiatan penegakan hukum pidana pajak berupa pemulihan kerugian pada pendapat negara.

''Ini merupakan sebuah upaya bahwa negara hadir di tengah masyarakat, memberikan efek jera bagi pelanggar pajak, apalagi sampai mau manipulasi pajak. Penyitaan ini jelas dilakukan secara profesional,” imbaunya. (azm)

Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved