Banyak Wisatawan Milih Ngekos, Rumah Kos di Badung Akan Kena Pajak 10%

Rumah kos di Badung akan dikenakan pajak 10 persen, menyusul banyaknya ditemukan wisatawan yang ngekos dan tidak dikenakan pajak

Banyak Wisatawan Milih Ngekos, Rumah Kos di Badung Akan Kena Pajak 10%
Ilustrasi/pixabay.com
Ilustrasi rumah kos. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan, salah-satunya adalah melakukan penataan pada seluruh rumah kos yang ada di Badung.

Pemkab setempat akan mengenakan pajak 10 persen dari hasil sewa kamar kos.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), I Made Agus Aryawan saat dikonfirmasi tak menampik hal tersebut.

Ia mengungkapkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur  hal itu sudah dikeluarkan dan disosialisasikan langsung oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

“Ya, untuk rumah kos kini kembali akan dilakukan pendataan. Bahkan Perbup itu untuk melegalkan rumah kos yang tujuannya untuk pengendalian pengelolaan rumah kos agar dikelola sesuai dengan peraturan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Kamis (3/10/2019).

Ia menjelaskan bahwa apabila rumah kos tidak dilengkapi dengan izin, tentu rumah kos yang ada akan merugikan sarana akomodasi pariwisata yang sudah ada.

Pasalnya kini banyak ditemukan wisatawan yang ngekos dan tidak dikenakan pajak.

“Nanti yang rugi itu adalah hotel maupun vila yang sudah resmi sehingga wisatawan memungkinkan untuk tinggal di rumah kos dan bisa menghilangkan potensi pajak yang ada,” katanya.

Dengan terbitnya Perbup. No. 35 tahun 2019 tentang tata cara permohonan pendaftaran kembali dan penyesuaian izin pengelolaan rumah kos, pihaknya mengatakan rumah kos akan bisa dikendalikan.

Selain itu juga untuk melegalkan rumah kos itu sendiri dengan dikenakan pajak 10 persen.

Halaman
123
Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved