Banyak Wisatawan Milih Ngekos, Rumah Kos di Badung Akan Kena Pajak 10%

Rumah kos di Badung akan dikenakan pajak 10 persen, menyusul banyaknya ditemukan wisatawan yang ngekos dan tidak dikenakan pajak

Banyak Wisatawan Milih Ngekos, Rumah Kos di Badung Akan Kena Pajak 10%
Ilustrasi/pixabay.com
Ilustrasi rumah kos. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan, salah-satunya adalah melakukan penataan pada seluruh rumah kos yang ada di Badung.

Pemkab setempat akan mengenakan pajak 10 persen dari hasil sewa kamar kos.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), I Made Agus Aryawan saat dikonfirmasi tak menampik hal tersebut.

Ia mengungkapkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur  hal itu sudah dikeluarkan dan disosialisasikan langsung oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

“Ya, untuk rumah kos kini kembali akan dilakukan pendataan. Bahkan Perbup itu untuk melegalkan rumah kos yang tujuannya untuk pengendalian pengelolaan rumah kos agar dikelola sesuai dengan peraturan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Kamis (3/10/2019).

Ia menjelaskan bahwa apabila rumah kos tidak dilengkapi dengan izin, tentu rumah kos yang ada akan merugikan sarana akomodasi pariwisata yang sudah ada.

Pasalnya kini banyak ditemukan wisatawan yang ngekos dan tidak dikenakan pajak.

“Nanti yang rugi itu adalah hotel maupun vila yang sudah resmi sehingga wisatawan memungkinkan untuk tinggal di rumah kos dan bisa menghilangkan potensi pajak yang ada,” katanya.

Dengan terbitnya Perbup. No. 35 tahun 2019 tentang tata cara permohonan pendaftaran kembali dan penyesuaian izin pengelolaan rumah kos, pihaknya mengatakan rumah kos akan bisa dikendalikan.

Selain itu juga untuk melegalkan rumah kos itu sendiri dengan dikenakan pajak 10 persen.

“Kalau yang namanya rumah kos itu maksimal 15 kamar dan paling sedikit terdiri dari 5 kamar,” ungkapnya sembari mengatakan itu terdapat dalam perbup.

Ditanya apakah ada klasifikasi khusus terkait rumah kos yang akan dikenakan pajak, Agus Aryawan mengatakan tidak.

Hanya saja menurutnya, dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa apabila dari awal izinnya adalah pembangunan rumah kos, maka otomatis akan dikenakan pajak.

Berbeda dengan rumah tinggal yang izinnya rumah tinggal, dikatakannya tidak perlu ada izin operasional.

“Intinya, walaupun kos itu mewah atau sederhana tetap dia kena pajak 10 persen. Kalau kos mewah dan mahal, mungkin pajak mereka lebih banyak bayar, yang jelas pemotongannya 10 persen. Pemilik rumah kos sekarang wajib mengurus izin operasional atau pengelolaan rumah kos,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, adanya rumah kos di Badung tidak pernah ada larangan. Bahkan ia menyebutkan sudah ada perda yang mengatur rumah kos itu.

Hanya saja kini Kabupaten Badung hanya mendata dan mengendalikan keberadaan rumah kos, terutama operasionalnya.

“Tujuannya atau muara akhirnya nanti supaya rumah kos itu memiliki izin operasional dan dapat dikenakan pajaknya,” jelasnya sembari mengatakan penataan masih dilakukan.

Pemilik Harus Urus Izin Operasional
Diberitakan sebelumnya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Dinas DPMPTSP  mensosialisasikan dua Perbup yang telah diterbitkan yaitu Perbup Nomor 27 tahun 2019 tentang penundaan sementara penerbitan izin penyelenggaraan reklame dan Perbup Nomor 35 tahun 2019 tentang tata cara permohonan pendaftaran kembali dan penyesuaian izin pengelolaan rumah kos.

Untuk menindaklanjuti Perbup itu, Bupati Badung pun minta di desa/kelurahan agar membentuk satgas pendataan usaha melibatkan lurah, perbekel, bendesa adat, karang taruna yang dikoordinir oleh Camat.

Satpol PP juga diminta bertindak tegas, bila ada reklame tidak berizin agar ditertibkan.

Disebutkan pengelolaan rumah kos adalah kegiatan atau usaha dengan jumlah kamar paling sedikit 5 kamar dan paling banyak 15 kamar untuk disewakan kepada penghuni untuk jangka waktu minimal 1 bulan.

Sementara untuk permohonan izin rumah kos, pemilik harus melampirkan fotocopy KTP, NPWPD, Nomor Induk Berusaha, informasi tata ruang, UKL/UPL, IMB, surat keterangan lunas PBB dan surat pernyataan kebenaran dokumen. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved