Dinas Bolehkan Uang Partisipasi di SMPN 10 Denpasar, Ombudsman Klarifikasi Dugaan Pungutan

Dugaan adanya pungutan dana pendidikan kepada orang tua atau wali siswa SMPN 10 Denpasar mendapat tanggapan dari Disdikpora Denpasar

Dinas Bolehkan Uang Partisipasi di SMPN 10 Denpasar, Ombudsman Klarifikasi Dugaan Pungutan
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Kepala SMPN 10 Denpasar Wayan Sumiara (paling kiri) saat ditemui di ruang kerjanya bersama jajaran pengurus komite, Jumat (4/10/2019). Dinas Bolehkan Uang Partisipasi di SMPN 10 Denpasar, Ombudsman Klarifikasi Dugaan Pungutan 

Dinas Bolehkan Uang Partisipasi di SMPN 10 Denpasar, Ombudsman Klarifikasi Dugaan Pungutan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dugaan adanya pungutan dana pendidikan kepada orangtua atau wali siswa SMPN 10 Denpasar mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Jumat (4/10/2019).

Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Wayan Gunawan mengatakan, sekolah memang dilarang mengadakan pungutan terhadap siswa maupun orangtua siswanya.

Namun, mengenai sumbangan yang dikenakan kepada orangtua siswa SMPN 10 Denpasar, Wayan Gunawan menyebut hal itu bukanlah jenis pungutan yang dilarang, karena sumbangan itu bersifat sukarela.

Pada Jumat (4/10/2019) pagi, tim Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali melakukan klarifikasi ke pihak SMPN 10 Denpasar untuk menindaklanjuti laporan tentang dugaan adanya pungutan dana pendidikan di sekolah tersebut, dengan nominal yang ditentukan.

Laporan yang masuk ke ORI itu berasal dari warga masyarakat.

Dijelaskan Gunawan, sekolah memang tidak diperkenankan melakukan pungutan, tetapi masih diperbolehkan membuka sumbangan sukarela kepada orangtua atau wali siswa dan pihak ketiga lainnya.

Hal tersebut, menurut Gunawan, diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Di dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa sumber dana pendidikan di sekolah diperbolehkan melalui pemerintah, masyarakat dan dari pengusaha.

"Yang tidak diperbolehkan itu adalah pungutan. Kalau pungutan itu sifatnya rutin dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan jumlah ditetapkan oleh sekolah. Itu seperti yang sudah dilakukan sebelumnya seperti SPP," kata Gunawan saat dihubungi Tribun Bali, Jumat (4/10/2019).

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved