Bupati Blak-blakan Sebut Banyak Akomodasi Wisata di Nusa Penida 'Bodong', Kok Bisa?

Pemkab pun menyusun program "Inovasi One Stop Servis Menli Investment And License Integrasi Sistem" untuk mengatasi masalah ini.

Bupati Blak-blakan Sebut Banyak Akomodasi Wisata di Nusa Penida 'Bodong', Kok Bisa?
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. 

Bupati Blak-blakan Sebut Banyak Akomodasi Wisata di Nusa Penida 'Bodong', Kok Bisa?

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Perkembangan pesat Pariwisata, dihadapakan dengan tantangan iklim investasi di Nusa Penida.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, saat ini masih banyak pengusaha yang malas mengurus izinnya.

Sehingga banyak akomodasi wisata di Nusa Penida berstatus "bodong".

Pemkab pun menyusun program "Inovasi One Stop Servis Menli Investment And License Integrasi Sistem" untuk mengatasi masalah ini.

Sempat Pendarahan, Bayi Kembar Irish Bella dan Ammar Zoni Meninggal Dunia

Hanya Wajah dan Pelat Nomor yang Diblur, Ini Penjelasan Foto Bugil Lolos di Google Street View

Cerita Ibu Muda Urus 8 Anak dan Tetap Segar karena Jamu, Akhirnya Jadi Usaha Beromzet Puluhan Juta

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Arsenal vs Bournemouth, Meriam London Ditantang Tim Labil

"Inovasi program perizinan terintegrasi satu pintu berbasis online ini, untuk menjawab tantangan iklim investasi di Nusa Penida, yang begitu banyak hotel, villa dan restoran selama ini tidak berizin," ujar Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Sabtu (5/10/2019) malam.

Menurutnya, saat ini masyarakat atau investor di Klungkung masih malas mengurus izinnya.

Akomodasi bodong atau tidak berizin, malah menjamur seiring dengan perkembangan pesat pariwisata.

Sehingga dengan hadirnya program pelayanan Inovasi peizinan online terintegrasi ini, bisa mempermudah investor atau masyarakat umum untuk mengurus segala bentuk izin.

"Perizinan oline ini bisa dibuka dan diurus dari rumah, tinggal pada saat final, berkas aslinya harus disetor ke dinas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Terobosan untuk mempercepat atau memperingkas masyarakat untuk mengurus perizinan," terangnya. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved