Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Denpasar Defisit Rp 194,63 Miliar Lebih

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2020 dirancang sebesar Rp 2,164 triliun lebih

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Denpasar Defisit Rp 194,63 Miliar Lebih
Tribun Bali/I Putu Supartika
Sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (7/10/2019). Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Denpasar Defisit Rp 194,63 Miliar Lebih 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Denpasar Defisit Rp 194,63 Miliar Lebih

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pendapatan Daerah tahun anggaran 2020 dirancang sebesar Rp 2,164 triliun lebih.

Pendapatan ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang dirancang sebesar Rp 924,70 miliar lebih, yang berasal dari Pajak Daerah dirancang sebesar Rp 713,20 miliar lebih, Retribusi Daerah dirancang sebesar Rp.35,58 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dirancang sebesar Rp 42,82 miliar lebih serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirancang sebesar Rp 133,10 miliar lebih. 

"Juga terdiri atas Dana Perimbangan dirancang sebesar Rp 965,44 miliar rupiah lebih yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dirancang sebesar Rp 87,93 miliar lebih, Dana Alokasi Umum dirancang sebesar Rp 677,03 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus dirancang sebesar Rp 200,47 miliar lebih," kata Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (7/10/2019) siang.

Sementara untuk penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang sebesar Rp 274,10 miliar lebih yang terdiri dari Pendapatan Hibah dirancang Rp 61,43 miliar lebih, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp 171,72 miliar lebih, Bantuan Keuangan dirancang sebesar Rp 6,19 miliar lebih, Dana Transfer Lainnya dirancang sebesar Rp 34,75 miliar lebih. 

"Demikian tadi penjelasan saya mengenai target-target Pendapatan Daerah yang ingin kita wujudkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya izinkan saya menyampajkan penjelasan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020," katanya.

Sementara itu terkait Belanja Daerah, untuk Belanja Tidak Langsung tahun anggaran 2020 dirancang sebesar Rp 1,118 triliun lebih.

Untuk Belanja Pegawai dirancang sebesar Rp 830,49 miliar lebih, Belanja Hibah dirancang Rp 86,53 miliar lebih, Belanja Bantuan Sosial dirancang sebesar Rp 3,59 miliar lebih, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dirancang sebesar Rp 74,87 miliar lebih, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sebesar Rp 117,80 miliar lebih, serta Belanja Tidak Terduga dirancang sebesar Rp 5,00 miliar. 

"Sementara untuk total Belanja Langsung dalam tahun anggaran 2020 dirancang sebesar Rp 1,240 triliun lebih yang terdiri dari Belanja Pegawai dirancang sebesar Rp 224,08 miliar lebih, Belanja Barang dan Jasa dirancang sebesar Rp 613,13 miliar lebih, Belanja Modal dirancang sebesar Rp 403,36 miliar lebih," kata Rai Mantra.

Dan dari rancangan APBD tahun anggaran 2020 ini ternyata terjadi defisit sebesar Rp 194,63 miliar lebih.

Untuk menutupi defisit ini, rencananya akan ditutupi dengan menggunakan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari perkiraan SILPA Tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar.

Dari Rp 200 miliar ini pun harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sewakadarma sebesar Rp 5,36 miliar.                                                           

"Perbandingannya yakni 47,41 persen untuk Belanja Tidak Langsung dan 52,59 persen untuk Belanja Langsung," katanya.

(*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved