Dewan Sebut Jumlah Pemakai Air Bawah Tanah di Bangli Lebih Banyak dari Data

Dewan Bangli menilai data jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah (ABT) di Bangli belum sesuai dengan yang ada di lapangan.

Dewan Sebut Jumlah Pemakai Air Bawah Tanah di Bangli Lebih Banyak dari Data
KOMPAS.com
Ilustrasi air bersih 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha menilai data jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah (ABT) di Bangli belum sesuai dengan yang ada di lapangan.

Ia juga menyoroti terkait ketegasan Pemkab Bangli ihwal minimnya pelaku usaha yang telah memasang water meter.

Kata dia, jumlah 32 perusahaan yang memanfaatkan ABT masih tergolong minim. Sebab berdasarkan pantauannya, jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan ABT disinyalir mencapai sekitar 50.

“Jadi perlu keseriusan dari Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang membidangi untuk dilakukan pendataan ulang. Terlebih sesuai amanat undang-undang, 20 persen dari pemanfaatan ABT menjadi pungutan daerah. Pemanfaatan ABT ini tidak hanya dijual keluar Kabupaten, namun juga digunakan bagi pelaku usaha seperti peternakan,” ujarnya, Selasa (8/10/2019).

Satria tidak memungkiri pemasangan water meter merupakan kewajiban dari wajib pajak.

Namun dalam hal pungutan, Dinas Perizinan Kabupaten juga harus rutin melakukan koordinasi dengan Dinas Perizinan Provinsi Bali. Sebab izin pemanfaatan ABT dikeluarkan oleh provinsi.

Ia menilai pungutan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan ABT dengan cara perkiraan juga tidak dibenarkan.

Rumusan yang paling jelas menurutnya hanya pemasangan water meter, sehingga diperoleh penggunaan air secara riil.

Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha
Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha (Tribun Bali/Fredey Mercury)

“Kalau pakai perkiraan itu tidak masuk akal dan sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah canggih ada water meter. Lebih baik pakai itu. Apakah dia berizin ataupun tidak, tetap bisa kita pungut yakni dari segi usahanya dengan cara pemerintah daerah membuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sepanjang dia menjalankan usaha di daerah kita, wajib pemerintah daerah memungut pajak,” jelasnya.

Selain dari ABT, sektor pariwisata juga menjadi penopang dalam pengingakatan PAD.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved