Imigrasi: Orang Asing Melakukan Kesalahan, Ya Bisa Diproses

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, Hasanudin, menyatakan pihaknya tak memiliki wewenang untuk mengatur tempat tinggal warga

Imigrasi: Orang Asing Melakukan Kesalahan, Ya Bisa Diproses
Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin
Suasana sosialisasi keimigrasian kepada perangkat desa dalam rangka peningkatan pengawasan orang asing. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA -- Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali, Hasanudin, menyatakan pihaknya tak memiliki wewenang untuk mengatur tempat tinggal warga negara asing (WNA) selama di Bali.

Menurutnya, orang asing bisa tinggal di hotel atau rumah kos.

Hal ini menyikapi Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Kembali dan Penyesuaian Izin Rumah Kos dalam Pasal 7 huruf m yang melarang WNA tinggal di rumah kos.

Hasanudin menyampaikan WNA yang sudah masuk ke Indonesia, dan memiliki izin tinggal yang sah serta masih berlaku, mereka bebas tinggal di mana saja.

“Mau tinggal di hotel atau di rumah kos ya silakan,” katanya saat sosialisasi keimigrasian kepada perangkat desa dalam rangka peningkatan pengawasan orang asing di Kantor Camat Kuta, Selasa (8/10).

“Itu (Perbup) pemerintah daerah yang mengatur, tetapi ketika mereka (orang asing) melakukan kesalahan, ya bisa diproses.

Resmi, Pemkab Badung Larang Turis Ngekos, Rumah Kos Bakal Kena Pajak 10 Persen

Bayar Kaul Lulus Pendidikan Alih Golongan, Aiptu Made Airmanta Lari dari Polda ke Polres Tabanan

Setelah diproses baru diserahkan ke kita (imigrasi, red),” tambah Hasanudin.

Diungkapkan, meningkatnya kedatangan orang asing di Pulau Bali tidak menutup kemungkinan keberadaan dan kegiatan mereka akan menimbulkan berbagai permasalahan baik di bidang sosial ekonomi hukum maupun bidang keamanan.

Menurutnya dalam upaya melakukan pengawasan keberadaan orang asing, kerjasama imigrasi dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan dan perlu dioptimalkan.

“Jika kegiatan atau aktivitas mereka (orang asing) tidak sesuai dengan perizinannya atau melakukan pelanggaran, dan masyarakat melihatnya informasikan atau sampaikan ke pihak berwenang,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved