Pemprov Bali Berikan Reward Sertifikat Internasional bagi Pelaku Pariwisata Jika Gunakan EBT

Pemprov Bali Berikan Reward Sertifikat Internasional bagi Pelaku Pariwisata Jika Gunakan EBT

Pemprov Bali Berikan Reward Sertifikat Internasional bagi Pelaku Pariwisata Jika Gunakan EBT
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Lomba Keluarga Sadar Hukum di Denpasar, Bali, Selasa (8/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini tengah merancang pemberian reward atau insentif bagi pelaku pariwisata yang bersedia menggunakan energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini sebagai upaya untuk mendorong cita-cita Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin mewujudkan Bali sebagai daerah yang mandiri energi menggunakan energi bersih.

Upaya dalam memberikan reward atau atau insentif bagi pelaku pariwisata ini diregulasi melalui Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Energi Bersih yang saat ini sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Bidang (Kabid) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Tenga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan, sementara ini di rancangan Pergub tersebut terdapat tim teknis yang nantinya bertugas untuk mengkaji insentif atau disinsentif tersebut.

Sampai saat ini, kata dia, salah satu ide reward bagi pengusaha di bidang pariwisata yang menerapkan energi terbarukan yakni dengan memberikan sertifikat internasional.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan brand kan, bahwa di Bali green tourism. Tapi secara teknisnya nanti akan ada tim yang akan melakukan kajian secara teknis dan itu nanti akan ada Keputusan Gubernur," jelasnya saat ditemui di sela-sela launching hasil penelitian Peta Jalan Pengemban PLTS Atap Menuju Bali Mandiri Energi di Denpasar, Rabu (9/10/2019).

Nantinya, lanjut dia, kajian itu yang akan membuktikan apakah lembaga atau perusahaan tersebut berhak mendapatkan reward sertifikat internasional itu.

Setiawan mengatakan, sejauh ini regulasi mengenai renewable energy dipegang oleh pemerintah provinsi.

Namun di sisi lain, kebijakan pemberian insentif dan disinsentif kepada pelaku pariwisata merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten dan kota.

Oleh karena itu, kata Setiawan, harus ada sinergi antar pemerintah, tidak hanya pusat dan daerah, termasuk kabupaten dan kota.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved