Berisi 5 Poin, Koster Umumkan Surat Keputusan yang Ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti tersebut berisi 5

Berisi 5 Poin, Koster Umumkan Surat Keputusan yang Ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Gubernur Bali Wayan Koster melakukan jumpa pers terkait keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Provinsi Bali, di Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (10/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR–Setelah lama menimbulkan polemik di masyarakat, akhirnya kawasan Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim.

Penetapan itu berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti tersebut berisi lima poin pokok, antara lain pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Kedua, menyebutkan bahwa KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.

Ketiga, mengatur tentang luas Daerah Perlindungan Budaya Maritim keseluruhan mencapai 1.243,41 hektare yang meliputi zona inti sebanyak 15 (lima belas) titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (Sikut Bali/telung tampak ngandang) dan zona pemanfaatan terbatas. 

41 Orang Datangi DPRD Bali, Adukan Perusahaan karena Tertipu

Penjelasan Politisi PDIP Arteria Dahlan Sebut Emil Salim Profesor Sesat, Justru Menista DPR

Keempat, batas koordinat Daerah Perlindungan Budaya Maritim tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri. 

Kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk Pemprov Bali melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa yang meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi KKM, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengatur batas koordinat KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dengan Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan sejumlah 234 Titik Peta.

Selanjutnya, saat ditanya mengenai tuntutan masyarakat Bali agar Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan  (Sarbagita) dicabut, ia menyatakan sebenarnya sudah tidak ada kaitan lagi.

Artinya reklamasi di Kawasan Teluk Benoa sudah tidak dapat dijalankan.

Begini Kondisi Wiranto Setelah Ditikam 2 Kali dengan Pisau Ninja Naruto

8 Jam Penculikan Anak TK oleh Pedagang Mainan, Begini Keterangan Sang Ibu Korban Bilang Mau Jajan

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved