Jadi Kawasan Konservasi Maritim, Teluk Benoa Tetap Bisa Direklamasi, Akademisi UGM Ungkap Celahnya

Kawasan konservasi maritim, kata dia, sebenarnya adalah guna menjaga kawasan suci dan budaya, bukan menjaga Teluk Benoa secara keseluruhan.

Jadi Kawasan Konservasi Maritim, Teluk Benoa Tetap Bisa Direklamasi, Akademisi UGM Ungkap Celahnya
Tribun Bali/I Made Ardhiangga Ismayana
Tim ForBALI sedang menunjukkan 70 titik kawasan suci di Teluk Benoa, Selasa (5/4/2016). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Banyak kalangan yang bernilai bahwa dengan ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim maka tidak lagi bisa direklamasi.

Namun akademisi Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta I Gusti Agung Made Wardana mempunyai pandangan yang berbeda.

Pria asli Tabanan yang kini telah menjadi warga Sleman itu mengatakan, bahwa masih terdapat celah untuk mereklamasi Teluk Benoa.

Kawasan konservasi maritim, kata dia, sebenarnya adalah guna menjaga kawasan suci dan budaya, bukan menjaga Teluk Benoa secara keseluruhan.

Saat ini, di Teluk Benoa yang seluas 1.400 hektare terdapat 15 titik kawasan suci dan budaya yang menjadi zona inti dari kawasan konservasi maritim.

Diluar 15 titik kawasan tersebut disebut sebagai zona pemanfaatan terbatas yang tentunya masih bisa untuk dimanfaatkan.

Agung Wardana mengatakan, guna melihat kegiatan yang bisa dilakukan di zona pemanfaatan terbatas maka bisa melihat Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam Pasal 32 Permen tersebut dijelaskan bahwa zona pemanfaatan terbatas antara lain diperuntukkan untuk perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan; dan/atau pendidikan.

"(Kata) 'antara lain' itu sifatnya open minded list, salah satunya rekreasi, pendidikan, penelitian pariwisata. Reklamasi enggak ada sebenarnya. Hanya ada salah satu point b-nya itu menyebutkan pariwisata dan rekreasi," kata dia.

Menurutnya, zona pemanfaatan terbatas itu kalau dilihat di rumusan pasalnya adalah 'zona pemanfaatan', bukan 'zona pembatasan'.

Oleh karena itu, menurut Agung Wardana, semua kegiatan bisa masuk karena dalam zona pemanfaatan tidak terbatas.

Pemahaman kedua, reklamasi bisa masuk dalam zona pemanfaatan terbatas tergantung dari bagaimana kita memahaminya, apakah reklamasi itu merupakan sebuah proses atau sebuah tujuan.

Agung Wardana memandang bahwa reklamasi adalah sebuah proses konstruktif yang tujuannya adalah bangunan diatas lahan reklamasi.

Jika melihat aturan di Perpres tersebut maka jika reklamasi dilakukan untuk keperluan pariwisata, pendidikan dan sebagainya maka hal itu tentu masih diperbolehkan apabila dilakukan di luar 15 titik kawasan suci dan budaya di Teluk Benoa. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved