Penetapan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi Maritim, Upaya Meredam Gejolak Masyarakat Bali

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Susi Pudjiastuti menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim

Penetapan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi Maritim, Upaya Meredam Gejolak Masyarakat Bali
Tribun Bali/Noviana Windri
Aksi parade budaya tolak reklamasi Teluk Benoa oleh ForBALI dan Pasubayan dari parkir Lapangan Renon menuju ke Kantor DPRD Bali, Denpasar, Bali, Jumat (24/5/2019). Penetapan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi Maritim, Upaya Meredam Gejolak Masyarakat Bali 

Penetapan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Konservasi Maritim, Upaya Meredam Gejolak Masyarakat Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Susi Pudjiastuti menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Provinsi Bali.

Meski telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim, namun nyatanya Teluk Benoa dinilai masih bisa direklamasi.

Hal itu karena kawasan konservasi maritim hanya melindungi kawasan suci dan budaya, tidak melindungi ekosistem Teluk Benoa secara keseluruhan.

Teluk Benoa yang seluas 1.400 hektare memiliki 15 titik kesucian dan budaya yang menjadi zona inti dari kawasan konservasi maritim.

Sementara di luar 15 titik tersebut disebut sebagai zona pemanfaatan terbatas yang masih bisa dilakukan untuk dimanfaatkan sebagaimana tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut akademisi Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta I Gusti Agung Made Wardana, penetapan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim hanya untuk meredam gejolak masyarakat Bali.

"(Jadi) Masih dimungkinkan (untuk direklamasi), bahkan saya menduga penetapan ini (Teluk Benoa) menjadi kawasan konservasi maritim hanya untuk merespon atau meredam penolakan masyarakat Bali selama ini yang menggunakan argumentasi adat dan budaya untuk menolak reklamasi," kata akademisi Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta I Gusti Agung Made Wardana, Jumat (11/10/2019).

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved