Terkait Perpres Baru, Gubernur Bali Setuju Nama Tempat Usaha Bakal Diganti Pakai Bahasa Indonesia

Gubenur Bali I Wayan Koster mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia

Terkait Perpres Baru, Gubernur Bali Setuju Nama Tempat Usaha Bakal Diganti Pakai Bahasa Indonesia
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Gubernur Bali Wayan Koster melakukan jumpa pers terkait keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Provinsi Bali, di Jayasabha Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (10/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Terkait Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia untuk pidato hingga penamaan tempat usaha dan fasilitas umum mendapat respon dari Gubernur Bali I Wayan Koster

Koster menilai positif Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Menurut Koster, Perpres tersebut dapat berdampak pada mensejajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain di dunia.

"Setuju. Iya (penataan) pelan-pelan. Kita setuju pakai bahasa Indonesia. Supaya bahasa Indonesia sederajat dengan bahas lain," kata Koster di Denpasar, Kamis (10/10/2019).

Terkait penamaan tempat usaha dan hotel di Bali, Koster mengaku akan mempertimbangkan membuat regulasinya.

Nantinya, tempat usaha seperti hotel dan restoran yang menggunakan bahasa asing akan menggunakan bahasa Indonesia dan Bali

"Kalau perlu saya kita buatkan (regulasi). Apakah supaya namanya menjadi bahasa Indonesia dan Bali. Kalau perlu surat edaran lagi," ujar Koster.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres ini salah satunya mengatur bahwa presiden, wapres, dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam atau pun luar negeri.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres seperti dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).

Untuk diketahui, dalam Perpres tersebut juga mengatur bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan.

Bahasa Indonesia juga wajib digunakana untuk merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpres Baru, Gubernur Koster Setuju Nama Tempat Usaha di Bali Diganti Bahasa Indonesia",

(Imam Rosidin)

Editor: Ady Sucipto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved