Kawasan Konservasi Maritim Beda dengan Perairan, Masih Ada Celah Aturan Teluk Benoa Direklamasi

Dijelaskan Agung, harus dipahami lebih dahulu bahwa Kawasan Konservasi Maritim (KKM) berbeda dengan Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Kawasan Konservasi Maritim Beda dengan Perairan, Masih Ada Celah Aturan Teluk Benoa Direklamasi
Tribun Bali/Widyartha Suryawan
Massa ForBALI saat melakukan aksi pengibaran bendera terkait sikap menolak tencana reklamasi Teluk Benoa di wilayah perairan Teluk Benoa, Senin (18/6/2018). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa di Provinsi Bali.

Meski telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim, namun pakar hukum lingkungan berpendapat bahwa reklamasi masih dimungkinkan di Teluk Benoa.

I Gusti Agung Made Wardana, dosen Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, menjelaskan bahwa KKM hanya melindungi kawasan suci dan budaya, tidak melindungi ekosistem Teluk Benoa secara keseluruhan.

Teluk Benoa yang seluas 1.400 hektare itu, kata Agung, memiliki 15 titik kesucian dan budaya yang menjadi zona inti dari kawasan konservasi maritim.

Sementara di luar 15 titik tersebut disebut sebagai zona pemanfaatan terbatas yang masih bisa dimanfaatkan sebagaimana tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"(Jadi) masih dimungkinkan (untuk direklamasi) dan bahkan saya menduga penetapan ini (Teluk Benoa) menjadi kawasan konservasi maritim hanya untuk merespon atau meredam penolakan masyarakat Bali selama ini yang menggunakan argumentasi adat dan budaya untuk menolak reklamasi," kata Agung Wardana, Jumat (11/10/2019).

Sebelumnya, dalam jumpa pers di rumah dinas pada Kamis (10/10/2019), Gubernur Bali Wayan Koster memberitahukan keluarnya SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Provinsi Bali tertanggal 4 Oktober 2019.

Gubernur Koster mengatakan, dengan keluarnya surat keputusan tersebut, maka kawasan Teluk Benoa tidak lagi bisa direklamasi.

“Kalau sudah ada Keputusan Menteri, maka sudah tidak bisa (direklamasi),” ucap Koster dengan mantap.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Widyartha Suryawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved