Setiap Rupiah Harus Digunakan untuk Kemakmuran Rakyat, Soal Raihan WTP 6 Kali Pemprov Bali

Seluruh entitas di Bali, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Setiap Rupiah Harus Digunakan untuk Kemakmuran Rakyat, Soal Raihan WTP 6 Kali Pemprov Bali
Thinkstock/alzay via Kompas.com
Ilustrasi laporan keuangan - Setiap Rupiah Harus Digunakan untuk Kemakmuran Rakyat, Soal Raihan WTP 6 Kali Pemprov Bali 

Setiap Rupiah Harus Digunakan untuk Kemakmuran Rakyat, Soal Raihan WTP 6 Kali Pemprov Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar Azis menilai laporan keuangan Pemda di Bali cukup baik.

Seluruh entitas di Bali, baik provinsi maupun kabupaten/kota sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun, kata Harry, raihan WTP itu maksudnya minimum requirement, sedangkan maksimumnya ada di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu setiap rupiah yang dikeluarkan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk Bali seluruh indikator kemakmurannya, yaitu IPM, kemiskinan, pengangguran dan gini ratio, bahkan pertumbuhan ekonomi angkanya jauh lebih baik daripada angka tingkat nasional.

Seperti angka IPM nasional 71,39, sedangkan Bali 74,77.

Angka pengangguran nasional 5,01 persen, sedangkan Bali 1,19 persen.

Kemiskinan nasional 9,6 persen, sedangkan Bali 3,79 persen.

“Saya cek beberapa provinsi yang lain ada beberapa indikator, dua yang terbaik atau satu. Kalau Bali keempatnya terbaik. Bali bisa menjadi contoh dalam pengelolaan, baik mengenai kepatuhan termasuk azas manfaat dari anggaran bagi kemakmuran,” kata Harry saat ditemui di Kantor BPK Perwakilan Bali, Denpasar, kemarin.

Saat ditanya mengenai temuan-temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemda se Bali, ia menyatakan pasti ada.

Halaman
123
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved