Peran Pemda Sangat Strategis dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks

erja sama seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam melawan informasi bohong atau hoaks

Peran Pemda Sangat Strategis dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks
Polda Bali
Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/2019) kemarin. Peran Pemda Sangat Strategis dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks 

Peran Pemda Sangat Strategis dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks

Laporan wartawan Tribun Bali, Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam melawan informasi bohong atau hoaks. 

Hal itulah yang ditekankan Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Budi Setiawan saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Nasional Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia, di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/2019) kemarin.

"Polisi tidak bisa berdiri sendiri, pemda yang tahu persis kondisi di daerah. Oleh karena itu strategi bersama perlu dilakukan untuk melawan hoaks," kata Brigjen Pol Budi Setiawan.

Strategi bersama yang bisa dilakukan, pertama melakukan edukasi kepada ASN, TNI/Polri, civitas akademika, pelajar dan masyarakat umum agar memahami pentingnya mengelola informasi dengan bertanggung jawab.

Kedua, bekerjasama dengan penyedia jasa internet, media massa dan platform media sosial dalam mencegah dan menindak hoaks.

Ketiga, melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE.

"Dari tiga strategi tersebut, peran pemda sangat strategis dalam mencegah penyebaran konten negatif termasuk hoaks, dan melakukan pembatasan-pembatasan yang diperlukan berdasarkan undang-undang dengan tetap dalam kapasitas mengayomi masyarakat dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," ungkap Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri.

Tak hanya itu, pemerintah termasuk pemda wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengayomi dan membina masyarakat pengguna Internet, sehingga media sosial dapat terkelola dengan baik.

"Kerja sama antara unsur pemerintah, penegak hukum dan pers serta netizen dalam konteks menjaga ruang publik internet dari banjir hoaks dan ujaran kebencian adalah bentuk dari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya.

Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri juga menekankan pentingnya literasi digital dan literasi media sosial agar masyarakat semakin cerdas dalam menggunakan media sosial dan menyebarkan informasi yang ada di dalamnya.

"Perlu adanya literasi media sosial untuk masyarakat agar semakin hati-hati dan cerdas dalam bermain media sosial," ucapnya.

(*)

Penulis: Rino Gale
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved