Pungli Ada karena Ketidaktahuan Masyarakat, Saber Pungli Sasar Aparatur Negara

Fokus dari Saber Pungli adalah aparatur yang aktif untuk minta uang. Kalau ada masyarakat yang memberikan uang kemudian diterima pasti larinya bisa ke

Pungli Ada karena Ketidaktahuan Masyarakat, Saber Pungli Sasar Aparatur Negara
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Tenaga Ahli Menko Polhukam , Adi Warman 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR–Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan  Luar (Saber Pungli) yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI menggelar Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ‘Penguatan UPP Daerah Melalui Sinergitas dengan Satgas Saber Pungli Pusat’ di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (14/10/2019).

Acara dihadiri oleh Kepala Unit Pemberantasan Pungli (UPP) se Bali. Tenaga Ahli Menko Polhukam, Adi Warman menyampaikan sepanjang pungutan itu tidak bertentangan dengan hukum, dan pungutan yang dilakukan memiliki payung hukum, maka tidak ada masalah itu dilakukan.

Ia mencontohkan, di Bali pernah terjadi persoalan tarik-menarik antara kejaksaan yang menganggap ada pungli yang dilakukan oleh pihak desa adat.

Tetapi kunci dari pungli itu adalah pungutan yang dilakukan tanpa payung hukum.

Discovery Shopping Mall Berikan Berbagai Promo Menarik Selama WICSF 2019

70 Persen Warga Indonesia Belum Paham Merawat Luka dengan Tepat, Anda Salah Satunya?

“Oleh karenanya, pungutan di desa adat tidak boleh bertentangan dengan awig-awig. Sementara awig-awig juga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah,” kata Adi Warman.

Payung hukum pungutan berasal dari perda atau undang-undang. Selanjutnya, pungutan harus masuk ke kas daerah, termasuk kas desa. Ia menjelaskan pungli berbeda dengan tindak pidana korupsi.

Misalnya ketika payung hukum untuk memungut sudah ada, tetapi tidak disetorkan ke kas daerah atau kas desa, dan uangnya dimasukkan ke kantong sendiri, maka itu disebut penggelapan dalam jabatan, dan berbeda pasal hukumannya.

Pihaknya berjanji akan mengecek UPP di Bali terkait tidak lanjut pengaduan-pengaduan adanya pungli dari masyarakat.

“Saya berharap UPP Saber Pungli itu bisa dipercaya masyarakat dengan membangun respon dan kepercayaan dengan mengajak peran serta masyarakat supaya Saber Pungli ini efektif dan efisien,” ujarnya.

Selanjutnya yang disasar oleh Saber Pungli adalah aparatur negara, bukan masyarakat yang memberikan ruang untuk melakukan korupsi.

Bandara Sentani Jayapura Kini Resmi Dikelola Angkasa Pura Airports

Nikmati Gurihnya Lima Menu Paphios Happy Bowl yang Dibandrol Mulai dari Rp 20 Ribu

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved