Bahas KUA PPAS, Dewan Soroti Saham BPD dan Modal Penyertaan PT Jamkrida Bali Mandara

DPRD Bali melalui Banggar tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2020

Bahas KUA PPAS, Dewan Soroti Saham BPD dan Modal Penyertaan PT Jamkrida Bali Mandara

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali melalui Badan Anggaran (Banggar) tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2020.

Kebijakan KUA PPAS ini dibahas sangat intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), sebab ada berbagai usulan yang perlu dipertimbangkan dengan matang.

"Sebagian sudah (usulan) terakomodasi, namun masih ada beberapa hal yang harus didiskusikan lebih intensif," kata Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10/2019).

Beberapa hal yang dibahas secara intensif tersebut, yakni dorongan DPRD Bali agar dikembalikannya saham pengendali Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

DPRD Bali juga mendorong penambahan modal penyertaan untuk PT Jamkrida Bali Mandara, baik oleh tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-Bali.

Menurut Sugawa Korry, untuk dapat lebih memperbesar jumlah penjaminan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, maka pemerintah diwajibkan menambah penyertaan modal agar gearing rasio bisa ditingkatkan lagi.

"Begitu juga dengan komitmen meningkatkan peranan sektor industri pengolahan agar didorong melalui peningkatan anggaran, sehingga kontribusi sektor pengolahan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas politisi Partai Golkar itu.

Dijelaskan, Pemprov Bali diharapkan menyisihkan minimal Rp 30 miliar, kabupaten dan kota diharapkan ikut berkontribusi sehingga nantinya dicapai penambahan menjadi sebesar Rp 40 Miliar.

"(Dengan tambahan itu) maka Jamkrida bisa memberikan tambahan penjaminan menjadi Rp 1,6 triliun. Itu paling tidak bisa membantu minimal 30 ribu UMKM, koperasi dan LPD di Bali," kata dia.

Sugawa Korry menekankan, melalui pembangunan bidang ekonomi yang terarah, terencana dan berkesinambangan, maka dapat menyejahterakan masyarakat dan menjaga adat serta budaya Bali.

(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved