Legislatif Soroti Usulan Tiga Ranperda Eksekutif

Legislatif dan Eksekutif melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda yang diusulkan Pemda Klungkung

Legislatif Soroti Usulan Tiga Ranperda Eksekutif
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Legislatif dan Eksekutif melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda yang diusulkan pemda di Kantor DPRD Klungkung, Senin (14/10/2019). Legislatif Soroti Usulan Tiga Ranperda Eksekutif 

Legislatif Soroti Usulan Tiga Ranperda Eksekutif

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Legislatif dan Eksekutif melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap tiga ranperda yang diusulkan pemda di Kantor DPRD Klungkung, Senin (14/10/2019).

Ada beberapa hal yang dipertanyakan DPRD Klungkung perihal tiga ranperda yang diusulkan pemda.

Rapat paripurna tersebut membahas tiga ranperda yang diusulkan Pemkab Klungkung, antara lain Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.

Serta Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

Pandangan umum dari fraksi Gerindra yang dibacakan Nengah Mudiana menyoroti Ranperda tentang perubahan atas Perda No 3 Tahun 2012 tentang pajak hiburan.

Menurutnya, fraksi Partai Gerindra memahami untuk dilakukan perubahan, namun terhadap Pasal 7 (3) yang mencantumkan kesenian rakyat/tradisional menjadi salah satu objek baru dalam Ranperda No 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan tidak diatur dalam Jenis Obyek Retribusi Pajak Hiburan Yang diatur di dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Pajak Daerah, sehingga apakah materi ini sangat urgen diatur dalam Ranperda ini.

"Apakah ini tidak akan menyebabkan terkikisnya budaya hiburan rakyat/tradisional yang menjadi identitas daerah akibat adanya pengenaan tarif? Mohon penjelasan," tanya Nengah Mudiana.

Pandangan umum fraksi PDIP yang dibacakan I Made Satria, melihat perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak tentang penyesuaian tarif.

Halaman
123
Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved