Setelah Sekian Lama Bersengketa, Pelindo III Akhirnya Serahkan Dokumen Reklamasi ke Walhi Bali

PT Pelindo III akhirnya menyerahkan beberapa dokumen reklamasi Pelabuhan Benoa ke Walhi, sesuai putusan PN Denpasar terhadap amar putusan KI Bali

Setelah Sekian Lama Bersengketa, Pelindo III Akhirnya Serahkan Dokumen Reklamasi ke Walhi Bali
Tribun Bali / I Wayan Sui Suadnyana
Vice President Corporate Communication PT Pelindo III Wilis Aji Wiranata saat menunjukkan lokasi reklamasi pengembangan Pelabuhan Benoa dumping I kepada awak media, Senin (26/8/2019). Setelah Sekian Lama Bersengketa, Pelindo III Akhirnya Serahkan Dokumen Reklamasi ke Walhi Bali 

Setelah Sekian Lama Bersengketa, Pelindo III Akhirnya Serahkan Dokumen Reklamasi ke Walhi Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sengketa informasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Denpasar, Bali, Rabu (16/10/2019).

Seperti diketahui, Walhi Bali mengajukan permohonan eksekusi putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali Nomor 002/V/KEP.KI.BALI/2019 tanggal 17 Mei 2019 ke PN Denpasar pada 2 Juli 2019 lalu.

Sesuai hasil panggilan eksekusi yang diadakan di PN Denpasar, Pelindo III memberikan dokumen sesuai keputusan KI Bali.

Hal ini telah dikuatkan PN Denpasar bahwa dokumen yang telah disiapkan Pelindo III sudah sesuai amar putusan KI Bali.

“Hari ini kami memenuhi panggilan di PN Denpasar untuk melakukan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen ke Walhi yang diterima oleh panitera PN Denpasar,” kata Vice President Corporate Communication (VP Corcom) Pelindo III Wilis Aji Wiranata.

Menurut Wilis, ada beberapa dokumen yang diserahkan sesuai putusan PN Denpasar terhadap amar putusan KI Bali, di antaranya izin lokasi kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya, dan izin pelaksanaan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.

Kedua izin ini dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

Selain itu ada pula izin lingkungan kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya, serta Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) kegiatan reklamasi beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved