Tiga PKL Berjualan di Badan Jalan di Denpasar Didenda Masing-masing Rp 200 Ribu

Tiga PKL mengikuti sidang tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar, karena berjualan di badan jalan

Tiga PKL Berjualan di Badan Jalan di Denpasar Didenda Masing-masing Rp 200 Ribu
Satpol PP Kota Denpasar
Pelaksanaan sidang tipiring di Pengadilan Negeri Denpasar, Denpasar, Bali, Rabu (16/10/2019). Tiga PKL Berjualan di Badan Jalan di Denpasar Didenda Masing-masing Rp 200 Ribu 

Tiga PKL Berjualan di Badan Jalan di Denpasar Didenda Masing-masing Rp 200 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tiga Pedagang Kaki Lima (PKL) mengikuti sidang tindak pidana ringan (sidang tipiring) di Pengadilan Negeri Denpasar, Denpasar, Bali, Rabu (16/10/2019).

Ketiga PKL ini disidang tipiring karena berjualan di badan jalan.

Dari pelaksanaan sidang dengan hakim Angeliky H Day dan panitera I Wayan Karmada, ketiganya dijatuhi denda masing-masing sebesar Rp 200 ribu dengan subsider kurungan tiga hari.

Pelanggar tersebut yakni Solehuddin berjualan di Jalan Bung Tomo, Edi Purwanto berjualan di Jalan Waturenggong, serta Suginem berjualan di Jalan Waturenggong.

Dikonfirmasi, Kasatpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan pelaksanaan sidang tipiring ini merupakan upaya memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda.

Selain dilaksanakan di Pengadilan Negeri, sidang tipiring juga dilaksanakan di banjar atau ruang publik lainnya.

Ini sebagai bentuk sosialisasi perda guna meminimalisir pelanggaran perda oleh masyarakat.

"Sidak dan sidang tipiring bukan untuk mencari kesalahan, melainkan penegakan perda dan menyosialisasikan perda itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dan menaatinya," kata Dewa Sayoga.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban, menyebabkan Satpol PP Kota Denpasar gencar melaksanakan sidak.

Hal ini juga untuk memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

"Sidak akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham pentingnya taat aturan, dan dipilihnya banjar sebagai lokasi pelaksanaan sidang tipiring adalah untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat," katanya.

Menurut Dewa Sayoga, pedagang yang disidangkan ini melanggar perda No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum.

(*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved