Cok Ace Kritik Foto Pelecehan Pura 2017 yang Kembali Diviralkan, Begini Komentarnya

Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), menyayangkan foto pelecehan pura yang diunggah tahun 2017 kembali diviralkan

Cok Ace Kritik Foto Pelecehan Pura 2017 yang Kembali Diviralkan, Begini Komentarnya
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Wagub Cok Ace (tengah) bersama Wakil Ketua Biro Hukum PHRI Bali Putu Subada Kusuma (kiri) dan Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana (kanan) menunjukkan surat pernyataan Pemprov Bali terkait RKHUP saat konferensi pers di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9/2019) 

Namun, kata dia, tidak serta-merta pemerintah bersama PHDI bisa melarang bule masuk ke pura.

Hal itu disebabkan karena status pura di Bali sangat beragam. Ada pura milik keluarga, pura dadia, kahyangan desa, hingga kahyangan jagat.

"Yang gitu-gitu kan tidak bisa kita ngintervensi sampai sejauh itu," kata mantan Bupati Gianyar ini.

Kronologi Made Karlinasari Hilang Sejak 8 Oktober, Suami Dapat Info Pernah Dilihat di Tempat Karaoke

Dicontohkan olehnya, Pura Desa di Batuan yang dimiliki masyarakat desa setempat dan dijadikan objek wisata.

Maka pemerintah dan PHDI tidak mempunyai kewenangan untuk mengaturnya.

Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah dan PHDI hanya bisa memberi saran. Jika desa tidak bisa mengamankan puranya, maka harus tertutup bagi wisatawan.

Oleh karena itu, pura dadia dan berbagai pura yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah, pengemponnya diharapkan lebih aktif dalam menjaga pura.

Berbeda misalnya apabila pihak desa mampu untuk mengawasi, kemudian mengantar, menjelaskan dengan baik, maka tentu boleh dibuka untuk wisatawan.

Lalu jika pura tersebut statusnya adalah pura kahyangan jagat, maka pemerintah dan PHDI bisa untuk melakukan intervensi.

Misalnya Pura Besakih di Karangasem.

Halaman
1234
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved