Periode Pertama Kepemimpinan Presiden Jokowi, Kasus HAM Masih Menjadi Catatan

TRIBUN-BALI.COM - Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2019-2024,  Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan Kiai Haji Ma'ruf Amin akan dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini, Minggu (20/10/2019).

Setelah dilantik, Jokowi pun secara resmi menjadi kepala negara untuk periode kedua.

Memimpin negara selama 5 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.

Namun, kepemimpinan Jokowi pada periode pertama juga tidak luput dari sejumlah catatan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa kepemimpinan selama lima tahun.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Minggu (20/10/2019), Deputi Koordinasi KontraS, Feri Kusuma, menuturkan Jokowi ingkar janji saat menjabat presiden selama 5 tahun ini.

Ia menyinggung kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijanjikan Jokowi akan selesai saat kampanye kepemimpinannya pada 2014.

"Dalam aspek penegakan hukum pelanggaran berat HAM masa lalu, Jokowi gagal, ingkar janji. Nawa cita dan pidato-pidato di awal kepemimpinannya," kata Feri dalam diskusi Proyeksi 5 Tahun Pemerintahan Mendatang bertema HAM, di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, saat itu janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM memberikan harapan bagi para korban.

Bahkan janji Jokowi tertuang dalam nawa cita yang berkomitmen untuk menyelesaikan kasus HAM.

Contoh dari sejumlah kasus HAM yang disinggung Jokowi saat itu yakni peristiwa Mei 1998, tragedi Trisakti, penculikan 1998, dan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya.

Feri mengatakan, saat Jokowi terpilih hingga lima tahun masa kepemimpinan, tak ada satu pun kasus selesai.

"Tapi saat terpilih, berubah jadi ingkar janji. Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak ada satu pun kasus (HAM) selesai. Soal HAM sampai sekarang tidak ada yang tuntas. Di era Jokowi justru dihadapkan dengan persoalan baru. Masa depan kita semakin suram," terang dia.

Ia menyebut figur yang tersandung kasus pelanggaran HAM berat justru diangkat jabatannya seperti mantan Panglima TNI Wiranto.

Ditagihnya lagi terkait kasus HAM di Wamena pada 2001 yang hingga kini belum terselesaikan.

"Selama pemerintahan Jokowi, yang tadinya janjikan selesaikan keadilan justru sebaliknya. Jadi harapan yang digantungkan kepada Jokowi untuk selesaikan kasus HAM berat, musnah dan hancur," kata Feri.

"Kegagalan di era pertama dan mengangkat orang-orang yang terkait kasus HAM semakin menunjukkan kepada kita, sepertinya harapan itu (penyelesaian kasus HAM) semakin menyulitkan, semakin tipis," tutup dia.

Rapor Merah dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)
Dikutip TribunWow.com dari bbc.com, Minggu (20/102/019), Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menuturkan memberi rapor merah untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), Wiranto.

Ia mengatakan pada tahun 2018 YLBHI mencatat luas konflik agraria sepanjang tahun 2018 mencapai 488.404 hektare.

Laporan itu menyebut penggusuran masyarakat terjadi di mana-mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Sulawesi Utara.

"Di berbagai daerah, dengan alasan infrastruktur, (pemerintah) menggusur rakyat tanpa partisipasi masyarakat atau memberikan solusi yang lebih baik untuk mereka," ujar Isnur.

Dilanjutkannya, dua tahun setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan melibatkan polisi dan tentara.

Menurutnya, isu-isu yang memerlukan pendekatan secara kemanusiaan, di tangan pemerintah Jokowi, seringkali melakukan pendekatan secara keamanan.

Contohnya, pengiriman pasukan militer ke Nduga, Papua.

Ia juga menilai penyelesaian kasus-kasus HAM pelanggaran masa lalu yang tidak bergerak sama sekali dalam periode pertama Jokowi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Jelang Pelantikan Presiden 2019-2024, KontraS: Soal HAM, Jokowi Ingkar Janji

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa