Masalah Parkir dan Hak Disabilitas Dibahas Jadi Ranperda Klungkung

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah.

Masalah Parkir dan Hak Disabilitas Dibahas Jadi Ranperda Klungkung
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom dan Wabup Klungkung dalam pembahasan Ranperda Klungkung di Kantor DPRD Klungkung, Bali, Senin (21/10/2019). 

Masalah Parkir dan Hak Disabilitas Dibahas Jadi Ranperda Klungkung

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Legislatif dan Eksekutif menggelar rapat paripurna pembahasan Ranperda inisiatif Dewan di Kantor DPRD Klungkung, Bali, Senin (21/10/2019).

Ranperda yang diajukan anggora Dewan tersebut, terdiri dari Ranperda Penyelenggaraan Perparkiran, Ranperda Tata Cara Penyusunan Program Perbentukan Perda, dan Ranperda Perlindungan Hak Disabilitas.

Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom menjelaskan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah.

Melalui pengaturan perparkiran ini, ke depannya dapat menjadi solusi masalah pengelolaan lahan perparkiran di Kabupaten Klungkung yang selama ini masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perda ini diharapkan nantinya membuat perparkiran di Kabupaten Klungkung menjadi lebih tertata, dengan ditunjuknya OPD yang menangani penyelenggaraan perparkiran agar pengelolaannya menjadi lebih terkoordinir dan lebih efisien.

Selain itu, melalui Perda ini diharapkan nantinya juga dapat memaksimalkan potensi asli daerah Kabupaten Klungkung, khususnya dari sektor parkir.

Dengan adanya kerjasama daerah dengan pihak ketiga, terutama Desa Pekraman terkait pengelolaan lahan parkir di dalam Perda ini, diharapkan nantinya dapat memaksimalkan potensi daerah dengan menyerap tenaga kerja di sekitar wilayah desa adat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klungkung dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran.

"Sehingga untuk alasan itu, DPRD Kabupaten Klungkung memandang perlu membentuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran," ujar AA Gde Anom.

Terkait Ranperda Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda, menurutnya, merupakan salah satu wujud perencanaan di daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan agar tercapai pembangunan hukum yang komprehensif sesuai dengan visi dan misi daerah.

Pada konteks Kabupaten, penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di Kabupaten Klungkung sangat diperlukan, untuk tercapainya pembangunan hukum yang komprehensif dan mendukung program pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung.

"Penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan tingkat kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Klungkung dan mengedepankan pola hubungan kemitraan antara Pemda Kabupaten Klungkung dengan DPRD Kabupaten Klungkung," jelasnya.

Sementara, Ranperda Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas didasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

Sehingga perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, harus dilaksanakan oleh semua lapisan dan komponen negara, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat melaksanakan segala kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada tingkat pemerintah daerah.

"Maka perlu dibuatkan regulasi yang lebih khusus lagi, sehingga pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dapat benar-benar diimplementasikan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung," jelas AA Gde Anom. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Kander Turnip
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved