2020 Mendatang PAD Bali Dirancang Rp 3,7 Triliun, Dewan Khawatir Target Tak Tercapai

Tercantum dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), PAD Tahun 2020 dirancang sebesar Rp 3,7 triliun

2020 Mendatang PAD Bali Dirancang Rp 3,7 Triliun, Dewan Khawatir Target Tak Tercapai
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana saat ditemui di ruangannya, Selasa (22/10/2019). 2020 Mendatang PAD Bali Dirancang Rp 3,7 Triliun, Dewan Khawatir Target Tak Tercapai 

2020 Mendatang PAD Bali Dirancang Rp 3,7 Triliun, Dewan Khawatir Target Tak Tercapai

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun jika melihat kondisinya, terutama dalam keadaan normal, maka peningkatan PAD tersebut dinilai akan sulit terwujud.

Bahkan, muncul prediksi PAD mengalami penurunan seperti Tahun Anggaran (TA) 2017 lalu.

Seperti yang tercantum dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), PAD Tahun 2020 dirancang sebesar Rp 3.762.474.904.231.

Target peningkatan PAD ini disambut baik DPRD Bali.

Anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menyatakan, apabila target tersebut tercapai, tentunya program-program yang dicanangkan Pemprov Bali bisa terwujud.

Pada KUA-PPAS, PAD yang sebelumnya Rp 3,6 triliun dirancang menjadi Rp 3,790 triliun, sehingga ada kenaikan sekitar Rp 190 miliar.

BREAKING NEWS: Idham Azis Dikabarkan Gantikan Tito Karnavian Sebagai Kapolri, Ini Sosoknya

Anak Sopir Lulus ITB dengan IPK 3,98, Pernah Merasa Sakit Hati

Jika melihat tahun-tahun anggaran sebelumnya, kata Adhi Ardana, angka ini sangat mepet.

Hal inilah yang memicu kekhawatiran dewan bila nantinya tidak tercapai, atau bahkan bisa saja terjadi defisit.

Oleh karena itu, Adhi Ardhana menilai perlu ada cara-cara khusus untuk mencapai nominal tersebut.

"Kalau kondisi normal seperti tahun anggaran 2019, khawatir tidak bisa tercapai," kata dia saat ditemui di ruangannya, Selasa (22/10/2019).

Sementara itu, Dana Perimbangan yang dirancang dalam KUA-PPAS yakni sebesar Rp 1.494.491.240.000, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 56.236.842.000.

Dengan demikian total pendapatan yang dirancang tahun 2020 sebesar Rp 5.313.202.986.231.

Angka tersebut masih diluar dana transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1.292.329.368.000.

Bila melihat rincian PAD yang dituangkan dalam KUA PPAS 2020, terjadi peningkatan senilai Rp 29.776.546.611 dari PAD tahun 2019 sebesar Rp 3.235.176.956.048.

Pemkab Klungkung Usulkan Jembatan Baru Penghubung Ceningan dan Lembongan

Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Ingatkan Bintang Puspayoga Banyak Belajar

Namun terjadi penurunan pada retribusi dari Rp 49.803.474.650 (2019) menjadi Rp 49.186.364.327 (2020).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terjadi penurunan sebesar Rp 4.656.470.080 dari Rp 170.885.580.850.

Kemudian rincian pendapatan lain-lain PAD yang sah di tahun 2020 juga diproyeksikan mengalami penurunan Rp 24.813.741.880 dari target 2019 yang mencapai Rp 306.919.668.355.

Selama ini, PAD Bali lebih banyak berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Cukai Rokok.

Peluang baru pendapatan bisa berasal dari kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan memaksimalkan aset tanah bagi BPD Bali.

Jika aset tersebut bisa disertakan dalam modal, maka bisa dijadikan tambahan modal jika ada hitungan yang jelas.

"Kita harapkan, Pemprov Bali bisa menguasai saham di BPD Bali 50 persen plus 1," harapnya.

(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved