Gubernur Koster Berupaya Cari Skema Baru Genjot PAD Bali

Gubernur Koster Berupaya Cari Skema Baru Genjot PAD Bali

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengaku sedang mencari skema baru sebagai upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali.

Menurutnya, PAD Provinsi Bali yang saat ini paling besar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sudah tidak bisa untuk ditingkatkan.

Ia mengaku kedua sumber ini pada saat dirinya menjabat sebagai gubernur berada di angka Rp 3,4 triliun, dan sudah dinaikkan menjadi Rp 3,7 triliun, kini sudah diupayakan menjadi Rp 3,9 triliun.

• Tak Sampai Lima Menit, Aplikasi Fuse Mudahkan Jadi Agen Asuransi

• Miliki Harta Triliunan, Begini Besaran Gaji Bulanan Menteri Pertahanan yang Tak Diambil Prabowo

Nominal PAD ini, kata Gubernur Koster, sudah berada di angka maksimal sehingga tidak mungkin lagi untuk dinaikkan.

"Karena setiap kenaikan ini (PKB dan BBNKB) punya implikasi lain. Karena sumbernya kendaraan bermotor, makin banyak dia, makin macet (dan) makin polusi, makin tidak sehat kehidupan kita di Bali," katanya saat hadir dalam rapat paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Bali, Rabu (30/10/2019).

Oleh karena itu, dirinya memandang kedua sumber pendapatan ini tidak lagi cocok untuk didorong secara terus-menerus.

Ia pun mengaku sedang berupaya mencari skema pendanaan lain sebagai upaya menggenjot PAD Bali.

• Berkunjung Ke UC, Destinasi Wisata di Batubulan yang Banyak Pilihan Tempat Menarik

• Anies Beberkan Anggaran Janggal, Bolpoin Rp 635 Miliar, Stabilo Rp 3 Miliar, Kalkulator Rp 31 Miliar

Salah satu upaya yang dilakukan Gubernur Koster dalam menggenjot PAD yakni mempercepat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali.

"Sedang dibahas di Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan tidak terlalu akhir tahun ini bisa disetujui. Memang ada proses di sana, dan saya akan turun langsung karena selama ini masih fokus dengan urusan regulasi," jelasnya.

Selain itu, Gubernur Koster juga akan duduk bersama dengan berbagai pihak untuk mencari sumber-sumber lain yang mungkin bisa digali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

(*)